M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menggelar Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, di Balairung, Balai Kota Jakarta, Jumat (21/11/2025). Agenda ini menjadi forum strategis untuk menunjukkan komitmen Pemprov DKI terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik dalam pembangunan ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing tinggi.
“Konferensi pers ini adalah bentuk komitmen kami terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Jakarta memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memastikan stabilitas dan inklusivitas bagi seluruh warga,” ujarnya.
Hingga Oktober 2025, berbagai indikator menunjukkan ekonomi Jakarta berada pada momentum pertumbuhan yang kuat, stabil, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,96 persen, menggambarkan ketahanan daerah dan pemulihan yang konsisten pada sektor jasa, transportasi, serta akomodasi.
Jakarta juga tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi 16,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Jakarta tumbuh dalam rentang 4,6–5,4 persen pada 2025, sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha dan mobilitas masyarakat.
Inflasi Jakarta pun terjaga di angka 2,69 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (2,86 persen). Stabilitas harga ini dicapai melalui kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan berbagai pemangku kepentingan.
Upaya pengendalian dilakukan melalui program pangan bersubsidi, kerja sama antardaerah, penguatan distribusi lewat Jakmart dan Jakgrosir, serta pengawasan harga melalui rapat TPID yang digelar setiap pekan.
Tingkat Pengangguran Menurun
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 6,05 persen per Agustus 2025. Penurunan ini dipengaruhi program penempatan kerja yang digencarkan sepanjang tahun.
Hingga Oktober 2025, Pemprov DKI telah menyelenggarakan 20 job fair, 280 kelas pelatihan reguler, dan 245 pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di 93 kelurahan.
Sektor perdagangan, akomodasi, makanan-minuman, transportasi, dan pergudangan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Pemprov juga memastikan inklusivitas melalui gelaran Job Fair and Upskilling Disabilitas 2025.
Investasi Naik 6,4 Persen
Realisasi investasi hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp204,13 triliun, tumbuh 6,4 persen dibanding periode sebelumnya. Kontribusi DKI Jakarta terhadap total investasi nasional tercatat 14,24 persen, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 338.310 orang.
“Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui simplifikasi perizinan, optimalisasi Mal Pelayanan Publik, promosi melalui Jakarta Investment Centre, dan peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha,” kata Gubernur Pramono.
Realisasi APBD 2025
Total APBD-P DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah naik signifikan dari Rp62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp68,53 triliun pada November 2025 atau 81,15 persen dari target pendapatan Rp84,45 triliun. Kenaikan ini didorong kuatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari pajak dan retribusi.
Belanja daerah meningkat dari Rp47,96 triliun menjadi Rp51,98 triliun, atau 60,46 persen dari target Rp85,97 triliun. Proses pengadaan barang dan jasa telah mencapai 95,34 persen, mencakup 21.631 paket.
Pembiayaan daerah (neto) tercatat Rp3,64 triliun, sementara SILPA per 20 November 2025 tumbuh dari Rp18,08 triliun menjadi Rp20,09 triliun. Secara keseluruhan, posisi anggaran Oktober 2025 mencatatkan surplus Rp14,43 triliun. Pemprov optimistis realisasi anggaran akan meningkat menjelang akhir tahun seiring percepatan program di seluruh perangkat daerah.
Gubernur Pramono menutup paparannya dengan menegaskan, bahwa seluruh capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Jakarta dalam melanjutkan agenda pembangunan.
“Angka-angka ini menunjukkan fundamental ekonomi Jakarta tetap kuat untuk mendorong program prioritas pembangunan. Kami memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga,” pungkasnya.
