M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Permohonan Nomor 87/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materi Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak dapat diterima. Majelis menilai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Pemohon Ardi Usman tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin Wakil Ketua MK, Saldi Isra, Selasa (12/05/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, pada Senin (27/04/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari menggugat ketentuan penghangusan (expired) kuota internet yang belum terpakai oleh operator seluler ke Mahkamah Konstitusi (MK).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 147/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, bahwa keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden bukan merupakan bentuk penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan wujud nyata prinsip check and balances sebagai upaya memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Hanter Priko Siregar yang mempermasalahkan syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon kepala daerah, dan anggota dewan. Pemohon sebelumnya meminta agar syarat pendidikan minimal ini diubah menjadi Strata Satu (S-1) atau sederajat.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Hasto Kristiyanto mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, ke Mahkamah Konstitusi (MK).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan krusial yang akan mengubah format pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2029. MK memutuskan, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Sembilan Hakim Konstitusi telah rampung membacakan putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut. Pengucapan putusan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (24/02/2025) kemarin.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) tidak dapat diterima. Sebab, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tidak beralasan hukum.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Banyuwangi yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Moh Ali Makki dan Ali Ruchi melalui kuasa hukumnya Ahmad Rifa’i Dkk tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan ketetapan pencabutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nomor Urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) resmi mencabut permohonannya dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng Tahun 2024.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atau KPU Jatim selaku Termohon membantah dalil manipulasi rekapitulasi dan penghitungan suara yang didasarkan atas stabilitas perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Pihak Terkait) di angka 58,54 persen dari awal hingga akhir rekapitulasi.
