M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, keputusan ini membawa dampak signifikan bagi sistem pemilu di Indonesia, dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah intens menyerap aspirasi publik dan melakukan berbagai simulasi. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan adanya jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilihan umum daerah.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan krusial yang akan mengubah format pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2029. MK memutuskan, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional).
