Bupati Boyolali Serahkan LKPj 2021 kepada Ketua DPRD di Rapat Paripurna
JATENG, (M-RADARNEWS.COM),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Marsono didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Fuadi, Eko Mujiono dan Muslimin. Agenda rapat tersebut meliputi penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Boyolali Tahun 2021 dari Bupati Boyolali kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali.
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dalam sambutannya mengatakan, secara umum realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp2.430.235.208.977,95 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.382.403.220.150, mengalami kenaikan sebesar Rp47.831.988.827,95 atau 2,01 persen. Sedangkan realisasi dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp514.970.001.433,95 atau 134,06 persen, telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp384.120.843.000,00.
“Hal ini dapat dicapai karena adanya upaya intensifikasi pemungutan pendapatan daerah terhadap sumber-sumber pendapatan antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan daerah dan juga lain-lain PAD yang sah,” kata Bupati Said dikutib dari laman resmi Pemkab Boyolali, Kamis (31/03/2022).
Ada pula Dana Perimbangan atau Pendapatan transfer LR terealisasi sebesar Rp1.825.276.707.976,00 atau 101,44 persen. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah target yang ditetapka Rp86.162.500.000,00 terealisasi Rp89.988.499.568,00 atau 104,44 persen. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.349.803.155,00 atau 4,61 persen.
Bupati Said juga menjelaskan, di bidang investasi dan penanaman modal, capaian kinerja di bidang penanaman modal pada tahun 2021 dengan realisasi investasi berdasar rilis dari BKPM tahun 2021 sebesar Rp1.988.107.934.178,00 atau sebesar 134,74 persen telah melampaui target.
“Jumlah investor tahun 2021 sebanyak 3.853 investor telah melampaui target, dan angka tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana tahun 2020 tercatat realisasi sebesar 1.283 investor dan melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 1.043 investor,” terang Bupati Said.
Beberapa penghargaan juga ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Salah satunya, hasil evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan atas LPPD tahun 2018 (dinilai pada tahun 2019) yang disampaikan Pemkab Boyolali kepada Mendagri melalui Gubernur, Pemkab Boyolali memperoleh hasil dengan kategori status Sangat Tinggi (ST) dengan nilai 3,416.
Penghargaan tersebut disusul dengan berbagai prestasi yang dibawa pulang Pemkab Boyolali. Antara lain, Piagam Penghargaan Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KOPSUGAH KPK RI Terbaik Nasional Tahun, Apresiasi atas Indeks SPI KPK RI Tertinggi Tahun 2021 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai 91,72 sekaligus menjadi Indeks Tertinggi Secara Nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan apresiasi atas Kepatuhan LHKPN 100 persen Tercepat dan Terlengkap Nasional Tahun 2021 pada tanggal 1 Januari 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPj Bupati Boyolali Tahun 2021 yang diketuai oleh Dwi Adi Agung Nugroho dan Joko Maryanto sebagai Wakil Ketua.
Di akhir acara, dilakukan perubahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Boyolali. Perubahan tersebut yakni Susunan Bapemperda yang kini diketuai oleh Dwi Adi Agung Nugroho dan Hesti Pranyani sebagai Wakil Ketua, Susunan Pimpinan Badan Kehormatan kini diketuai oleh Agung Supardi dan Sarwono sebagai Wakil Ketua. Susunan Pimpinan Komisi I yang kini diketuai oleh Bowo Hartono dan Agus Ali Rosidi sebagai Wakil Ketua, Susunan Pimpinan Komisi II yang kini diketuai oleh Susetya Kusuma Dwi Hartanta dan Ribut Budi Santoso sebagai Wakil Ketua, Susunan Pimpinan Komisi III yang kini diketuai oleh Suyadi dan Ani Hartanti sebagai Wakil Ketua, dan Susunan Pimpinan Komisi IV yang kini diketuai oleh Subagyo dan Eni Susilowati sebagai Wakil Ketua. (red/kmf)
