Sekda Dewa Indra: Alokasi Anggaran Pendidikan Capai Rp1,9 Triliun dari Total APBD Bali
M-RADARNEWS.COM, BALI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp1,9 triliun, atau sekitar 27, 89 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali. Alokasi dana tersebut, lebih besar dari alokasi pusat yang hanya 20 persen.
“Alokasi anggaran ini mencakup pembangunan sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, serta perbaikan dan pembangunan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas kesehatan,” jelas Dewa Indra saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Selasa (27/08/2024).
Terkait kondisi infrastruktur pendidikan di Bali, Sekda Dewa Indra menyampaikan, bahwa Bali memiliki jumlah Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta sebanyak 2.401 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta sebanyak 400 sekolah, dan sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK, dan sederajat, baik negeri maupun swasta, terdapat 354 sekolah.
Jumlah tersebut didukung dengan tenaga pendidik yang memadai. Di antaranya, guru SD negeri dan swasta sebanyak 25.161 orang, guru SMP negeri dan swasta sebanyak 9.845 orang, serta guru SMA/SMK sebanyak 12.890 orang.
“Dalam upaya mendukung mutu pendidikan di Bali, sebanyak 553 guru telah lulus sebagai Guru Penggerak Jenjang Menengah yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali,” tambah Dewa Indra.
Sekedar diketahui, Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI tersebut untuk menggali informasi dan aspirasi terkait penyelenggaraan PPDB 2024, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, dan sekolah vokasi di Bali.
Terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 yang baru saja selesai, ia menyampaikan, bahwa prosesnya berjalan dengan lancar. PPDB di Bali memprioritaskan penerimaan siswa miskin ekstrem, yatim piatu, dan penyandang disabilitas.
Dalam seleksinya, lanjut Dewa Indra, siswa miskin ekstrem, yatim piatu, dan penyandang disabilitas wajib diterima di sekolah. Selain itu, Pemprov Bali juga memperketat pengawasan PPDB dengan membentuk tim pengawas yang melibatkan guru dan orang tua siswa.
Mengenai penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sekda Dewa Indra menyatakan, bahwa Provinsi Bali sangat mendukung dan telah melaksanakannya, didahului dengan sosialisasi dan pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, serta Organisasi Penggerak.
“Program ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan Kurikulum Merdeka Belajar, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia generasi muda,” harap Sekda Bali.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., mengatakan, bahwa hasil kunjungan ini akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mentransformasi sektor pendidikan di Indonesia dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Kami menyampaikan apresiasi, karena Pemprov Bali telah mengalokasikan APBD-nya melebihi yang ditentukan, bahkan lebih besar dari alokasi APBN yang hanya 20 persen. Kami juga mengucapkan selamat atas suksesnya implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Bali memang selalu terdepan dan menjadi percontohan bagi daerah lainnya,” pungkasnya. (yd/**)
