Dulu Putus Sekolah, Kini Tiga Siswa Sekolah Rakyat Banyuwangi Resmi Lulus dan Siap Menatap Masa Depan

M-RADARNEWS.COM, JATIM – Program Sekolah Rakyat (SR) di Banyuwangi, kembali membuktikan perannya sebagai jembatan pendidikan bagi anak-anak yang sempat kehilangan kesempatan belajar. Tahun ini, tiga siswa yang sebelumnya putus sekolah berhasil menyelesaikan pendidikan setara SMA dan resmi dinyatakan lulus.

Prosesi kelulusan digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 46 yang berada di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar, Sabtu (20/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani sekaligus dirangkai dengan “Gelar Karya” hasil kreativitas para siswa Sekolah Rakyat.

Tiga siswa yang lulus jenjang SMA sederajat, yakni Auratul Hasanah, Dimas Kiki Andreansyah, dan Luis Cicko Putra Erdiyanto. Sebelum mengikuti program Sekolah Rakyat, ketiganya sempat berhenti sekolah karena berbagai faktor, terutama keterbatasan ekonomi keluarga.

Auratul Hasanah mengaku pernah bekerja di perkebunan kopi setelah putus sekolah. Kesempatan mengikuti Sekolah Rakyat menjadi titik balik dalam hidupnya. “Setelah tidak sekolah, saya ikut bekerja di perkebunan. Kemudian ditawari masuk Sekolah Rakyat. Alhamdulillah sekarang sudah lulus,” ujarnya.

Perempuan berusia 18 tahun tersebut kini bersiap melanjutkan pendidikan ke Universitas Jember (Unej). Sementara itu, dua lulusan lainnya memilih langsung memasuki dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya Dimas Kiki Andreansyah, yang mengaku sempat menganggur selama satu tahun setelah putus sekolah.

“Saya sempat satu tahun tidak sekolah dan menganggur. Setelah ditawari masuk Sekolah Rakyat, saya tidak perlu mengulang dari kelas 10, tetapi langsung melanjutkan sesuai jenjang terakhir. Alhamdulillah sekarang sudah lulus. Saya ingin bekerja untuk membantu ekonomi keluarga,” katanya.

Bupati Ipuk mengaku bangga atas semangat para siswa yang memilih kembali melanjutkan pendidikan meski pernah terhenti. “Hari ini kita tidak hanya menyaksikan prosesi kelulusan, tetapi juga melihat anak-anak yang terus tumbuh, belajar, berkarya, dan mempersiapkan diri meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Menurut Ipuk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

“Berbagai program pendidikan terus kami jalankan untuk memastikan tidak ada anak Banyuwangi yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan,” ujar bupati dua periode itu.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS), Gerakan Daerah Angkat Anak Putus Sekolah (Garda Ampuh), Banyuwangi Cerdas, pendampingan anak putus sekolah, hingga berbagai program pendidikan lainnya.

“Keberadaan Sekolah Rakyat semakin melengkapi berbagai program pendidikan yang telah dijalankan Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Winarno menjelaskan, bahwa peserta didik yang masuk ke Sekolah Rakyat ditempatkan sesuai jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh.

“Anak yang masuk Sekolah Rakyat disesuaikan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Jika mereka putus sekolah saat kelas 3, tidak perlu mengulang dari kelas 1, tetapi langsung melanjutkan pada jenjang terakhir yang ditinggalkan,” jelas Winarno.

Ia menambahkan, pihak sekolah bersama pemerintah daerah juga memfasilitasi para lulusan sesuai rencana masa depan mereka. Bagi siswa yang ingin bekerja, diberikan pelatihan keterampilan melalui BPVP Muncar. “Alhamdulillah, dua lulusan kami telah diterima bekerja di Toyota,” ungkap Winarno.

Saat ini, Sekolah Rakyat yang berada di lingkungan BPVP Muncar menampung 88 siswa, terdiri atas 48 siswa jenjang SD dan 40 siswa jenjang SMA.

Di Banyuwangi, Sekolah Rakyat sementara beroperasi di dua lokasi, yakni Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan BPVP Muncar.

Ke depan, seluruh siswa akan dipusatkan di gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi yang tengah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, di atas lahan seluas tujuh hektare milik Pemkab Banyuwangi. (by/*)