Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Bupati Ipuk Ajak Warga Berikan Data yang Akurat
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Sensus Ekonomi 2026 resmi digulirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan bakal menyasar seluruh rumah tangga yang salah satunya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut pendataan yang dilakukan BPS.
Pendataan dilakukan di kediaman Bupati Ipuk di Jl. Tunggul Ametung, Banyuwangi Rabu (24/06/2026). Dalam proses pendataan itu, petugas turut didampingi langsung oleh Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam.
Bupati Ipuk mengucapkan, ia sudah menyampaikan data-data kepada petugas sensus ekonomi dari data yang diminta petugas. Menurut dia, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” ucapnya.
Menurutnya, hasil sensus ini akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga, termasuk juga nanti memetakan sektor apa saja yang bergerak di daerah.
“Data yang didapat akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nanti bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” sambungnya.
Bupati Ipuk juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas BPS melakukan pendataan. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan data ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam menjelaskan, Sensus Ekonomi Tahun 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh rumah tangga di Banyuwangi.
Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Banyuwangi melibatkan sekitar 1.953 petugas. Pendataan telah dimulai sejak 17 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi, dan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya adalah program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah mengetahui potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” kata Abdus Salam.
Ia juga memastikan sensus ekonomi tidak akan berpengaruh pada pajak masyarakat yang disensus. “Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Dan yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” pungkasnya.
Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam juga mengimbau kepada masyarakat agar terbuka menerima petugas sensus ekonomi serta memberikan jawaban sejujur-jujurnya. (yn/*)
