Opini WTP Jadi Pemacu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Opini WTP Jadi Pemacu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

M-RadarNews, Bali – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan, bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sekadar prestasi administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna I DPRD Jembrana Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Kamis (25/6/2026).

Menurut Kembang, penyampaian Ranperda merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah setelah laporan keuangan selesai diaudit oleh BPK RI. Tahapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Opini WTP yang diraih secara konsisten menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Namun, Kembang mengingatkan, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Predikat tersebut justru menjadi dorongan untuk terus meningkatkan integritas, kedisiplinan, inovasi, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apresiasi untuk Sinergi Semua Pihak

Dalam kesempatan itu, Kembang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Ia menyebut, tahun tersebut memiliki arti penting karena menjadi tahun pertama dirinya bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna memimpin Kabupaten Jembrana.

“Keberhasilan tidak lahir dari kerja satu orang. Semua merupakan hasil sinergi, kebersamaan, dan gotong royong seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya Kembang, seraya mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI.

Lebih lanjut, menurut Bupati Kembang, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang telah menjalankan pengelolaan keuangan secara baik.

Realisasi APBD 2025: Capaian dan Tantangan

Pada kesempatan itu, Kembang memaparkan realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025. Berikut rinciannya:

Komponen Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
Pendapatan Daerah 1.172.000.000.000 1.197.000.000.000 102,16%
PAD 230.810.000.000 244.570.000.000 105,96%
Pendapatan Transfer 941.260.000.000 952.930.000.000 101,23%
Belanja Daerah 1.244.000.000.000 1.174.000.000.000 94,37%
Belanja Operasi 935.790.000.000
Belanja Modal 97.500.000.000
Belanja Tidak Terduga 1.320.000.000
Belanja Transfer 140.300.000.000
Penerimaan Pembiayaan 78.250.000.000 76.280.000.000 97,48%
Pengeluaran Pembiayaan 5.400.000.000 3.400.000.000 62,96%

Realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, terutama PAD yang mencapai 105,96%, menunjukkan kinerja positif dalam penggalian potensi daerah. Namun, realisasi belanja yang hanya 94,37% mengindikasikan masih adanya ruang untuk optimalisasi penyerapan anggaran. Bupati Kembang berharap capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat

Opini WTP yang diraih secara berturut-turut memberikan dampak positif bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat dapat lebih yakin bahwa dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel. Implikasi lebih lanjut, dengan pengelolaan keuangan yang baik, alokasi anggaran untuk program-program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat lebih optimal. Kembang menekankan,

“Setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu yang akan terus menjadi komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan. Ke depan, Pemkab Jembrana berencana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan,” pungkas Kembang.

Opini WTP bukanlah sekadar stempel prestise, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah. Dengan fondasi tata kelola yang kuat, Kabupaten Jembrana optimis dapat mewujudkan visi kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengawal setiap rupiah anggaran agar tepat sasaran.

Keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari tertibnya laporan keuangan, tetapi bagaimana setiap program dan anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan rasa keadilan, dan memberi harapan bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, Jembrana melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. (*)

Tutup