M-RADARNEWS.COM, JATIM – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dikawal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2025, kembali mengalami penurunan signifikan, yakni menjadi 6,13 persen.
Angka ini melanjutkan tren positif selama empat tahun terakhir. Tercatat, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun; dari 8,07 persen pada 2021, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), dan kini 6,13 persen (2025). Penurunan dari tahun 2024 ke 2025 adalah sebesar 0,41 persen.
“Alhamdulillah, capaian kinerja ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan, dan doa seluruh masyarakat dan stakeholder di daerah. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak pihak,” kata Bupati Ipuk, pada Kamis (25/09/2025).
Untuk mengurangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) fokus pada tiga program utama: memberikan bantuan usaha (UMKM Naik Kelas), meningkatkan akses pendidikan hingga perguruan tinggi, dan mendorong penguatan kepariwisataan karena dampak multiplier-nya.
Pemkab Banyuwangi, menerapkan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan daerah. “Salah satunya kami memastikan program bansos, baik dari pusat maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di Banywuangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,” terang Ipuk.
Kedua, meningkatkan pendapatan warga miskin lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Seperti program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak) hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM.
Strategi ketiga berfokus pada akses pendidikan yang baik hingga jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kapasitas (skill) warga. “Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan usahanya,” jelas Bupati Ipuk.
Penurunan angka kemiskinan ini juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada triwulan I-2025 sebesar 5,50 persen dan meningkat menjadi 5,85 persen pada triwulan II-2025. Capaian ini berada di atas angka pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional.
“Pemkab akan terus melanjutkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.
Kepala BPS Banyuwangi, Hermanto menjelaskan, bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Salah satunya adalah kemampuan daerah dalam menjaga inflasi atau daya beli masyarakat.
“Kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” ujar Hermanto.
Selain inflasi yang terkendali, Hermanto juga mengapresiasi konsistensi Pemkab Banyuwangi, dalam menjalankan program penanganan kemiskinan. “Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan, sehingga hasilnya bisa terukur,” tutupnya. (by/*)
