Gubernur Koster Tegaskan Bali Siap Percepat Transformasi Digital Pemerintah Berbasis DPI dan AI
M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, I Wayan Koster menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan transformasi digital pemerintah melalui penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI). Upaya ini dilakukan untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi data, serta memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada Kamis (26/02/2026).
Gubernur Koster menyatakan, sebagai provinsi dengan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi, Bali perlu memperkuat infrastruktur dan layanan digital.
“Kami akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur agar Bali tetap menjadi destinasi wisata yang kompetitif, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan menyampaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83/ 2025 digitalisasi/ govtech melalui adopsi DPI dan AI.
Dijelaskannya, dengan menggunakan adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler program prioritas, maka ketepatan sasaran dan efektivitas program perlinsos dan MBG. Yang mana sasaran tata kelola yang lebih baik, on demand, terverifikasi dan didukung oleh pertukaran data yang memperkuat sasaran dan evaluasi.
Sasaran Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS yang efektif dan terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemda, yang bertujuan untuk kemudahan berusaha.
Selain itu, memperkuat Efisiensi Belanja Negara bertujuan untuk mengefisiensikan belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, serta penyederhanaan layanan administrasi pemerintahan.
Selebihnya melalui DPI dan AI ini, dapat memperkuat Tata Kelola Penerimaan Negara yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan negara (SIMBARA, Coretax, PNBP, Sawit dll). Serta layanan Digital Masyarakat Berdasarkan Siklus Kehidupan, layanan digital masyarakat.
DPI mencakup identitas digital, pembayaran digital, serta pertukaran data terintegrasi yang menjadi fondasi bagi transformasi layanan pemerintah
Untuk itu, Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Sehingga manfaat untuk meningkatkan akurasi dalam pemilihan penerima program bansos (mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan penerima program bantuan sosial, mereformasi mekanisme bantuan sosial melalui skema “on-demand” dan memastikan penyaluran bantuan sosial (G2P) yang efektif dapat dirasakan oleh semua pihak.
Disampaikannya, agar transparansi dan efisiensi melalui DPI dan AI ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober nanti. Secara nasional akan dilakukan launching sebanyak 200 Kabupaten di Indonesia, dan target pada bulan Oktober terlaksana sebanyak 200-250 juta penduduk Indonesia yang sudah memiliki digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI.
Dengan memiliki digital bantuan sosial berbasis DPI dan AI, maka secara transparan akan dapat diketahui langsung masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial dan sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) secara nyata. (yd/*)
