Soft launching MPP Digital dilakukan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Prof. dr. Eko Prasojo, dalam rangkaian Festival Pelayanan Masyarakat yang digelar di MPP Banyuwangi, Jumat (07/10/2022).
Turut hadir Bakorwil V Jember Imam Hidayat, Staf Ahli Politik dan Hukum KemenPAN-RB Muhammad Imanuddin, dan Asisten Deputi Sistem Kebijakan Publik dan Strategi KemenPAN-RB, Muh Yususf Kurniawan.
“Selamat kepada Banyuwangi yang terus berinovasi, dan kini meluncurkan Digital Public Service Mall. Kita patut diapresiasi. Layanan digital ini merupakan variasi dari pelayanan publik di masyarakat, ada yang fisik, ada yang digital, dan ada juga yang hybrid,” kata Prof Eko.
Guru Besar Universitas Indonesia itu mengatakan, apa yang dilakukan Banyuwangi patut diapresiasi, karena ke depan ketika infrastruktur digital di Indonesia semakin lengkap, pelayanan publik berbasis digital pasti akan menjadi keniscayaan.
“Dalam lima tahun ke depan mungkin akan terjadi perubahan digitalisasi yang besar. Akan terjadi digitalisasi yang masif di Indonesia, sehingga kebutuhan akan layanan publik digital menjadi sebuah keniscayaan,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Staf Ahli Politik dan Hukum KemenPAN-RB Muhammad Imanuddin. Menurut dia, saat ini pemerintah pusat sedang berkonsentrasi pada digitalisasi layanan.
“Setelah menjadi yang pertama membuat MPP, Banyuwangi membuat gebrakan dalam menciptakan MPP Digital yang pertama kali ada di Indonesia. Selamat untuk Banyuwangi,” ujar Imanuddin.
MPP Digital di Banyuwangi mengintegrasikan pelayanan publik secara digital melalui satu aplikasi “Kampung Pintar Banyuwangi”. Di dalam aplikasi terdapat “Mall Pelayanan Publik Digital”.
Sebagai tahap awal, melalui layanan ini masyarakat dapat mengelola berbagai kebutuhan administrasi kependudukan (adminduk) secara mandiri secara online, mulai dari Kartu Keluarga, pengajuan KTP elektronik, Kartu Tanda Penduduk (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan administrasi kependudukan lainnya. .
Saat ini terdapat 43 layanan administrasi yang dapat dilayani melalui MPP Digital. Orang dapat membuat dokumen secara online dan langsung mencetaknya secara mandiri.
“Khusus KTP dan KIA elektronik harus dicetak di mesin kios swalayan yang berada di enam lokasi, karena seperti e-KTP, dicetak khusus. Program ini terus kami sempurnakan, dan secara bertahap akan terus meningkatkan jenis layanan . Seperti izin untuk profesi kesehatan,” kata bupati Ipuk.
MPP Digital ini, menurut bupati, semakin melengkapi program layanan masyarakat penjemputan bola di Banyuwangi, seperti Camping Embun (penjemputan bola di kawasan perkebunan dan hutan) hingga Bunga Desa (penjemputan bola di pedesaan).
“Semoga ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Banyuwangi. Kami akan terus menyempurnakan aplikasi ini dan semoga secepatnya semua ratusan layanan bisa masuk ke MPP Digital,” jelas bupati Ipuk. (hm/*)
