M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan Prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/03/2025).
Menteri PKP Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah.
“Presiden meminta untuk supaya hal-hal kebijakan yang Prorakyat oleh Presiden Prabowo yang dari tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tadinya 5 persen menjadi 0 persen,” ujar Maruarar dalam keterangan persnya usai pertemuan.
“Kemudian juga retribusi PBG (persetujuan bangunan gedung) dari bayar jadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025, ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” lanjutnya.
Pada kesempatan itu pula, Menteri Maruarar juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet. Tiga tower di Pademangan, Jakarta, yaitu tower 8, 9, dan 10 sudah selesai dan siap diserahterimakan.
“Sudah selesai, sudah siap diserahterimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Mensesneg,” terangnya.
Selain itu, Maruarar juga memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.
Namun, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.
“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” ucap Maruarar.
Selain itu, Maruarar turut melaporkan progres pembangunan rumah bagi TNI-AD dan Polri. Total 5.760 unit rumah dibangun bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Sementara itu, kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah.
Ia juga menyampaikan rencana penyerahan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret mendatang yang tersebar di berbagai daerah seperti Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. Totalnya mencapai 20 ribu unit rumah, dengan 250 unit akan diserahkan secara simbolis pada acara tersebut.
Di samping itu, Presiden Prabowo juga meminta untuk memaksimalkan aset negara secara maksimal. Yaitu, tanah BUMN khususnya Kereta Api, Perumnas dan Perkebunan. Kemudian juga di Dirjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.
“Itu yang paling cepat kita di eks BLBI yang ada di Lippo Karawaci sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan karena itu idle, clear and clean, tidak bersengketa dan tidak ada masyarakat yang tinggal di situ,” ungkap Maruarar.
Terakhir, Maruarar mengatakan, bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” tutupnya.
