M-RADARNEWS.COM, JATIM – Kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah yang diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan hasil yang positif. Sejumlah sekolah melaporkan meningkatnya interaksi sosial, fokus belajar siswa, serta kemudahan dalam pengawasan.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengatur pelaksanaan tugas kedinasan secara adaptif atau Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir tahun 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Menanggapi polemik gugatan pasangan lanjut usia (lansia) terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Banyuwangi, terkait kebijakan internal “NAS”, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Muhammad Mufid menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah dalam setiap produk atau layanan perbankan.
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Dalam 100 hari kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur (Wagub) Taj Yasin, sebanyak 38 dari 136 program kampanye (28 persen) telah terlaksana, dan 73 program (54 persen) telah dianggarkan untuk tahun 2025. Banyak dari inisiatif ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jateng.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan Prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kebijakan untuk mengaktifkan kembali pengecer untuk berjualan gas LPG 3 Kg. Kebijakan itu disambut baik oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang telah memperbolehkan pedagang eceran berjualan kembali.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XI DPR RI mendorong adanya solusi dari pemerintah terkait peningkatan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen, sehingga dapat mengimbangi dan meminimalisir dampak buruknya bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
