M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penanganan tersebut tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember 2025 untuk memastikan kehadiran negara.
Dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (03/12/2025), Menko Pratikno menjelaskan bahwa Kepala Negara juga memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh,” ungkap Menko Pratikno.
Pada fase tanggap darurat, penanganan didukung oleh Dana Siap Pakai (DSP). Seluruh lembaga diinstruksikan oleh Presiden untuk ekstra responsif dengan fokus utama pada penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas serta layanan vital.
Lebih lanjut, Menko Pratikno menjelaskan bahwa struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten. Posko ini didukung penuh oleh BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Pemerintah memastikan sistem distribusi logistik berjalan cepat dan efisien, terutama untuk menjangkau wilayah yang aksesnya terputus.
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sangat lebat hingga akhir tahun berdasarkan peringatan dari BMKG. Langkah mitigasi telah disiapkan untuk menekan risiko lanjutan di daerah rawan.
“BMKG menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” jelas Pratikno.
Pemerintah kini mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target penyelesaian dalam 100 hari dan rencana kerja jangka waktu satu tahun.
“Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Publik diharapkan dapat mengawasi capaian secara terukur,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa lead agency untuk tanggap darurat tetap BNPB.
Fokus utama pemerintah, imbuhnya, adalah menjaga agar semua warga terdampak memiliki harapan untuk membangun kembali kehidupannya, melampaui sekadar pembagian bantuan logistik.
Di akhir keterangannya, Menko Pratikno menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan di lapangan. Ia menegaskan bahwa peningkatan respons terus diupayakan setiap jam dan setiap menit sesuai instruksi Presiden.
“Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, K/L, TNI, Polri, BNPB,” ujarnya.
Menko Pratikno juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas seluruh warga negara Indonesia yang telah berkontribusi. Ia menutup pernyataan dengan menyampaikan duka cita mendalam kepada korban yang terdampak bencana. “Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.
