Sonny T Danaparamita Dorong Peningkatan Mutu Ikan dan Penyaluran Bantuan Guna Perkuat Ketahanan Sektor Perikanan
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Memperingati Bulan Mutu Tahun 2025, kegiatan bertema “Ikan Aman, Sehat, dan Bermutu” digelar di sebuah kafe di Jalan Raya Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi, Sabtu (22/11/2025). Agenda ini menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan mutu produk perikanan sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan laut.
Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Anggota Komisi IV DPR RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta Dinas Perikanan Banyuwangi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kualitas produksi perikanan.
Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra dalam sambutannya menekankan urgensi menjaga standar mutu ikan mulai dari proses produksi, penanganan, hingga distribusi. Menurutnya, kualitas hasil tangkap dan budidaya merupakan faktor utama bagi daya saing serta keamanan konsumsi masyarakat.
Di hadapan para pelaku usaha perikanan, Suryono juga mengungkapkan, bahwa pada 2026 Banyuwangi akan menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp665 miliar. Kondisi ini diperkirakan berpengaruh terhadap berkurangnya sejumlah program pemberdayaan masyarakat.
“Kondisi anggaran tahun depan membuat ruang gerak semakin terbatas. Karena itu, kami mendorong seluruh kelompok perikanan untuk segera menyampaikan kebutuhan mereka selagi masih dalam tahun berjalan,” ujarnya.
Suryono turut menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendorong penguatan sektor perikanan di Banyuwangi. Sejumlah kelompok nelayan telah dipastikan memperoleh bantuan alat tangkap dan sarana pendukung lainnya, meski sebagian masih menunggu proses penyaluran.
“Kami sebelumnya ragu persoalan ini dapat teratasi karena banyak pelaku perikanan belum mendapat respons dari anggaran daerah. Namun kehadiran Komisi IV membawa angin segar bagi masyarakat perikanan,” katanya.
Suryono juga menegaskan, bahwa nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan ikan dipersilakan menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana secara langsung kepada dinas tanpa birokrasi berbelit. Dinas, lanjutnya, berkomitmen memberikan pendampingan mulai dari pengajuan hingga realisasi bantuan.
Pada kesempatan tersebut, Dinas Perikanan juga memaparkan sejumlah inovasi daerah, termasuk program Go Ikan dan pemberdayaan ibu-ibu nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan. Kelompok dari wilayah nonpesisir turut dilibatkan melalui suplai bahan baku dari kawasan pesisir guna menciptakan pemerataan ekonomi.
Untuk memperluas pemasaran produk, Dinas Perikanan juga menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi, sektor perhotelan, hingga jaringan minimarket. Kementerian Agama pun turut memfasilitasi sertifikasi halal agar produk lebih mudah menembus pasar modern.
Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa pihaknya secara berkala melakukan pemeriksaan mutu produk perikanan di pasar tradisional. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya produk yang perlu perbaikan agar memenuhi standar keamanan dan kualitas.
“Upaya peningkatan mutu harus dilakukan bersama. Kami memastikan pendampingan terus berjalan agar produk perikanan Banyuwangi benar-benar aman, sehat, dan bermutu,” tegas Suryono.
Sementara itu, Sonny T Danaparamita memaparkan bahwa berbagai kebutuhan pelaku perikanan Banyuwangi telah ia perjuangkan melalui mekanisme anggaran DPR RI. Beragam dukungan seperti alat tangkap, bantuan usaha pengolahan hasil laut, dan fasilitas pendukung nelayan terus ia usulkan kepada kementerian terkait.
“Kami akan terus membawa kebutuhan masyarakat Banyuwangi ke pusat. Setiap rapat anggaran dengan kementerian, kami dorong agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kondisi lapangan,” ujarnya.
Sonny juga mengingatkan masyarakat untuk aktif mengajukan kebutuhan sektor perikanan sebelum pengetatan anggaran nasional diberlakukan tahun depan.
Selain bantuan sarana, Sonny menyoroti pentingnya peningkatan mutu hasil perikanan agar produk Banyuwangi mampu bersaing di pasar ekspor. Ia menegaskan bahwa keamanan pangan harus dijaga sejak proses produksi hingga distribusi, mengingat penolakan produk akibat cemaran masih terjadi di sejumlah daerah.
“Kualitas itu pondasi. Kalau mutu tidak terjaga, produk kita bisa ditolak dan itu merugikan pelaku usaha,” tandasnya.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat pesisir semakin berkolaborasi dalam menjaga standar keamanan dan kualitas hasil perikanan, serta mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. (*)
