M-RADARNEWS.COM, JATIM – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pemangku kepentingan penyeberangan di Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang, Sabtu (26/07/2025). Rakor ini digelar untuk mencari solusi atas kemacetan parah di Jalan Situbondo-Banyuwangi, yang disebabkan oleh antrean truk di Pelabuhan Ketapang.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan ASDP Indonesia Ferry Ketapang, KSOP, Korsatpel BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Indonesian National Ferry Owner Association (INFA), dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).
Jajaran Forkopimda Banyuwangi, termasuk Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, turut hadir.
Bupati Ipuk menekankan pentingnya koordinasi, meskipun masalah penyeberangan bukan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Namun, dikarenakan masalah ini berdampak kepada daerah dan masyarakat Banyuwangi, jadi perlu dilakukan koordinasi dan mencari solusi bersama.
“Belum lagi banyak keluhan dan komplain dari masyarakat serta para supir yang tertuju pada kami akibat ini. Jadi kiita berkumpul di sini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama. Pemkab dan Forkopimda siap membantu mengurai kemacetan ini,” ujar Ipuk.
Ipuk menjelaskan, bahwa Pemkab telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi internal dan mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta menghubungi Komisi V DPR RI dan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) untuk meminta bantuan kapal berkapasitas besar.
Sebagai respons, satu unit kapal bantuan, KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara (anak perusahaan ASDP) dengan kapasitas besar didatangkan ke Pelabuhan Ketapang. Ipuk sendiri telah berbincang dengan kapten KMP Gading Nusantara, yang sedang dalam perjalanan menuju Banyuwangi dan dijadwalkan tiba malam ini.
“Dua kapal bantuan lainnya juga akan segera datang untuk dioperasikan di Ketapang. Kami berterima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras dan bersama-sama mengatasi masalah ini,” tambah Bupati Ipuk.
General Manager (GM) ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan menjelaskan, bahwa kemacetan bermula dari terbatasnya jumlah kapal pengangkut truk berbobot di atas 35 ton, pasca-evaluasi tenggelamnya KMP Tunu Pratam Jaya.
“Awalnya hanya dua kapal di LCM. Berangsur bertambah jumlahnya sesuai rekomendasi KSOP. Saat ini ada 7 kapal di LCM yang idealnya 9 kapal,” kata Yansen.
Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya; Penambahan kapal, Pelabuhan Jangkar Situbondo, yang selama ini melayani rute ke Pelabuhan Lembar Lombok NTB, diminta juga melayani penyeberangan ke Pelabuhan Gilimanuk untuk mengurai kepadatan kendaraan dari Situbondo.
Baca juga: Urai Kemacetan Jalur Banyuwangi-Situbondo, Bupati Ipuk Minta Jalur Gumitir Tidak Ditutup Total
Dalam kesempatan itu, Ketua INFA Rio Polii menyarankan agar operator kendaraan logistik atau pemilik truk untuk sementara menggunakan truk berbobot di bawah 35 ton. “Kami sarankan untuk sementara agar lancar, pihak logistik menggunakan truk di bawah 35 ton,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Gapasdap Banyuwangi, Mastiga Sofyan mengusulkan agar truk sumbu tiga dengan muatan di bawah 35 ton tetap diizinkan melewati Dermaga MB 1 hingga 4 untuk memaksimalkan kapasitas dermaga. “Banyak truk meski jenis sumbu tiga, namun muatannya di bawah 35 ton. Jadi bisa memaksimalkan dermaga MB 1 hingga 4,” tuturnya.
Terakhir, Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana meminta kepada pemilik kapal untuk segera mengoperasikan kembali kapal-kapal yang telah selesai perawatan. “Kami minta agar kapal yang telah dilakukan perawatan untuk segera beropersi lagi. Untuk saat ini jangan berpikiran ke profit, namun lebih pada kelancaran,” tutupnya. (by/*)
