M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah pusat menunjuk Kabupaten Banyuwangi, sebagai lokasi uji coba (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Program ini mulai di uji coba pendaftaran secara digital hari ini, Kamis (18/09/2025), di dua wilayah, yaitu Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Pendaftar bansos dapat melakukannya melalui dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, pendaftar bisa dibantu oleh agen perlinsos yang sudah dilatih.
Saat ini, Banyuwangi memiliki sekitar 500 agen perlinsos yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menjelaskan, bahwa para agen ini siap membantu warga yang mengalami kendala dalam pendaftaran mandiri, misalnya karena tidak memiliki ponsel pintar.
“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, mereka bisa dibantu oleh pendamping PKH atau TKSK yang akan menyisir warga tidak mampu di daerahnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ipuk, warga juga bisa datang ke desa untuk dibantu operator SIKS-NG di desa/kelurahan guna mendaftar bansos. Operator ini merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang bertugas mengelola, menginput, dan memvalidasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
“Kami juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. Padahal, sebetulnya mereka sangat layak,” kata Ipuk.
“Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” imbuhnya.
Sementara itu, Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menjelaskan, bahwa uji coba pendaftaran ini hanya berlaku untuk warga Banyuwangi.
“Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” tuturnya.
Andika menjelaskan, setiap warga bisa mendaftar dalam program digitalisasi perlinsos. Selanjutnya, tim komite akan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber untuk memastikan kelayakan berdasarkan kriteria program bansos yang ada.
Saat mendaftar, masyarakat harus memberikan izin kepada pemerintah untuk mengakses beberapa data pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi.
”Setelah verifikasi dan formulasi selesai, hasilnya akan memberikan rekomendasi sistem seleksi yang lebih akurat. Warga yang terdaftar akan menerima pemberitahuan tentang kelayakan mereka sebagai penerima bansos, lengkap dengan alasannya. Jika merasa tidak puas, mereka bisa mengajukan sanggahan melalui kolom khusus di portal untuk kami tinjau ulang datanya,” jelasnya.
Program digitalisasi ini rencananya akan digunakan untuk menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun berikutnya. Untuk tahun ini, penyaluran bantuan masih menggunakan data dan mekanisme yang lama.
”Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalkan program bantuan yang tidak tepat sasaran,” tutup Andika. (by/*)
