M-RADARNEWS.COM, BALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai menguji coba perluasan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Uji coba digelar di Kantor Camat Kuta Utara, pada Kamis (04/06/2026).
Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran bansos berjalan lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah yang dipercaya pemerintah pusat untuk melaksanakan uji coba perluasan digitalisasi bansos melalui aplikasi Perlinsos.
Pada tahap awal, sebanyak 182 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kuta Utara dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, 88 agen pendamping perlindungan sosial juga mengikuti proses aktivasi dan pendampingan penggunaan aplikasi.
“Tujuan kegiatan ini adalah menguji coba aplikasi Perlinsos yang telah diluncurkan pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat maupun para pendamping,” ujar Eka.
Menurutnya, hasil uji coba sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Meskipun masih terdapat sejumlah penyesuaian teknis yang berkaitan dengan integrasi data pada server pusat, proses pelaksanaan berjalan lancar dan mendapat respons baik dari masyarakat.
Eka menjelaskan, melalui aplikasi Perlinsos masyarakat nantinya dapat melakukan aktivasi serta pembaruan data kepesertaan bansos secara mandiri. Dengan sistem tersebut, proses verifikasi dan validasi data diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat.
“Harapannya bantuan sosial dapat tersalurkan lebih tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, digitalisasi bansos dinilai mampu mengurangi berbagai persoalan dalam pendataan penerima bantuan, terutama terkait inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika seseorang tercatat sebagai penerima bantuan meskipun tidak memenuhi kriteria, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar dalam sistem.
“Melalui sistem ini masyarakat dapat memperbarui data secara langsung sehingga kesalahan data bisa diminimalkan. Pengalaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan tahap pertama menunjukkan adanya perbaikan data yang cukup signifikan, bahkan peningkatan basis data penerima bantuan hampir mencapai 20 persen,” jelasnya.
Dalam implementasinya, masyarakat dapat mengakses aplikasi Perlinsos melalui dua mekanisme. Pertama, secara mandiri dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui bantuan agen pendamping bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
“Agen pendamping berasal dari unsur kepala lingkungan, Karang Taruna, kelompok Dasa Wisma, serta tokoh masyarakat yang akan membantu warga mengakses layanan ini,” ungkapnya.
Eka menambahkan, aplikasi Perlinsos merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, seluruh program bantuan pemerintah akan menggunakan satu basis data yang sama sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan terkoordinasi.
“Data tunggal ini akan dimanfaatkan berbagai instansi, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional, PLN, hingga Korlantas Polri untuk data kepemilikan kendaraan. Dengan demikian, masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat teridentifikasi secara lebih jelas,” terangnya.
Uji coba tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus 2026. Dalam periode tersebut, Pemkab Badung akan melakukan implementasi secara bertahap di 62 desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya.
“Kami akan melaksanakan program ini secara bertahap di seluruh desa dan kelurahan. Sebagai langkah awal, masing-masing desa dan kelurahan direncanakan melibatkan sekitar 100 keluarga penerima manfaat sebagai percontohan,” jelas Eka.
Selain itu, pemerintah pusat juga dikabarkan akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program digitalisasi bansos di Bali.
“Informasi yang kami terima, Presiden dijadwalkan mengunjungi Bali pada Juni atau Juli mendatang sebagai salah satu lokasi perluasan piloting digitalisasi bansos untuk melihat langsung implementasinya,” pungkasnya. (rd/bdg)
