M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, memutuskan untuk menunda rencana pembangunan tanggul laut yang bertujuan mencegah bencana banjir rob. Langkah ini diambil karena pembangunan tanggul laut dinilai belum memungkinkan untuk direalisasikan saat ini.
Saat ini, Pemkot Surabaya memilih untuk lebih memprioritaskan optimalisasi rumah pompa, pintu air, dan bozem sebagai solusi utama pengendalian banjir rob.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi menjelaskan, bahwa solusi pencegahan banjir rob yang paling realistis saat ini adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.
”Penanganan banjir rob itu memang idealnya harus ada tanggul laut, kemudian dilengkapi dengan pintu air dan pompa air,” ujar Syamsul, pada Senin (08/12/2025).
Menurut Syamsul, infrastruktur pengendali banjir di wilayah timur Surabaya saat ini sudah lengkap, mulai dari pintu air hingga pompa air. Oleh karena itu, ia optimistis dampak banjir rob di wilayah tersebut dapat diminimalisasi. “Itu sudah lengkap, sehingga untuk banjir rob itu insyaallah bisa kita minimalisasi,” terangnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah barat Surabaya. Syamsul menyebut beberapa area seperti Kali Krembangan, Kalianak, dan Kali Sememi belum memiliki fasilitas pintu air dan pompa air, sehingga potensi banjir rob masih tinggi.
“Jadi, kita agendakan pembangunan rumah pompa di tiga atau empat sungai yang menuju ke laut di wilayah barat itu. Wilayah barat itu ada sekitar lima akses yang menuju laut,” jelas Syamsul.
Ia menyebut, wilayah Surabaya barat yang saat ini sudah dilengkapi pompa air hanya Balong dan Kandangan. Sementara itu, tiga lokasi lain, yakni Asemrowo, Kalianak, dan Tambak Langon, masih belum memiliki fasilitas tersebut. “Nanti kita agendakan [pembangunan] pintu air dan rumah pompa di sana,” paparnya.
Syamsul menegaskan, pembangunan tanggul laut secara menyeluruh saat ini belum bisa direalisasikan. Selain karena sifatnya yang kompleks, tidak semua wilayah pesisir membutuhkan tanggul baru.
“Seperti di wilayah barat, Kalianak dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah ada tanggulnya. Bukan tanggul laut namanya, tapi itu sudah proteksi terhadap air laut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syamsul mengungkap, bahwa sebagian besar tanah di wilayah barat Surabaya telah ditinggikan oleh pengembang properti. Hal ini memudahkan Pemkot Surabaya karena hanya perlu melengkapi infrastruktur pengendalian air.
“Karena di sana kebanyakan tanahnya itu milik pengembang-pengembang dan pergudangan. Dan itu sudah otomatis ditinggikan oleh mereka, sehingga kita tinggal melengkapi saja (infrastruktur),” sebutnya.
Terkait fungsi bozem (kolam retensi), Syamsul menjelaskan bahwa fasilitas ini sangat efektif sebagai tempat penampungan sementara air dari darat, terutama saat bersamaan dengan pasang air laut.
“Kalau hujan, air masuk ke bozem, kemudian dipompa ke laut saat pasang. Tapi kalau surut, air dari bozem bisa langsung mengalir secara gravitasi dibantu pompa juga, jadi dua kali kecepatannya lebih cepat,” jelasnya.
Ia menuturkan, Surabaya memiliki tiga bozem utama, yaitu Bratang, Kalidami, dan Morokrembangan. Masing-masing bozem tersebut memiliki kapasitas tampung yang besar.
“Yang besar itu ada tiga, yaitu Bozem Bratang, Kalidami, dan Morokrembangan. Itu kapasitas bisa sampai 80 ribu meter kubik. Mereka mampu menampung air sementara saat hujan deras, tinggal kekuatan pompa kita yang harus kita optimalkan,” pungkasnya.
Dengan fokus pada optimalisasi rumah pompa, pintu air, dan pembangunan fasilitas serupa di wilayah barat, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya dalam menangani banjir rob secara pragmatis dan bertahap.
Penundaan pembangunan tanggul laut yang kompleks memberi ruang bagi Pemkot untuk memastikan infrastruktur pengendali banjir yang ada. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak banjir rob, terutama saat terjadi pasang air laut dan curah hujan tinggi secara bersamaan. (by/*)
