M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, I Wayan Koster menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Komitmen tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Yang paling rawan dimainkan itu promosi jabatan. Saya sudah menerapkan sistem merit yang disesuaikan dengan latar belakang serta pengalaman pegawai,” ujar Koster saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Inspektorat Provinsi Bali, Senin (17/11/2025).
Koster menegaskan, bahwa promosi jabatan eselon II, III, dan IV hanya diberikan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas ASN. Ia memastikan proses tersebut tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau faktor nonteknis lainnya.
Selain itu, ia menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai area rawan korupsi. “Saya awasi betul. Saya tekankan kepada kepala OPD agar pengadaan barang dan jasa harus bersih. Ini sudah berjalan, dan di periode kedua saya akan lebih perketat,” tegasnya.
Gubernur Koster juga menyampaikan, bahwa selama lima tahun masa kepemimpinannya pada periode pertama, tidak terdapat kasus hukum yang melibatkan perangkat daerah Provinsi Bali.
Hal tersebut, lanjutnya, turut didukung pendampingan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI melalui satuan tugas yang rutin memberikan pembinaan terkait pencegahan korupsi.
Pemprov Bali tercatat meraih hasil terbaik dalam penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI selama lima tahun beruntun sejak 2020 hingga 2024, dengan rata-rata nilai di atas 98,5 persen.
Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan AlHuda menyampaikan, bahwa MCSP 2025 di Bali, berfokus pada pemantauan Barang Milik Daerah, optimalisasi pajak daerah, serta progres pelaksanaan pencegahan korupsi tahun berjalan.
“Kami dari KPK sangat berharap di Bali tidak ada masalah hukum, terutama korupsi. Jadi Bali itu menjadi percontohan seluruh indonesia. Kami selalu membawa nama Bali, jadi jangan sampai ada kasus korupsi di Bali,” jelasnya.
Nurul Ichsan berharap, capaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali tidak hanya dipertahankan namun dapat lebih baik dan meningkat di tahun-tahun selanjutnya. (yd/hm)
