M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, I Wayan Koster menyaksikan penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat (SR) beserta manajemen konstruksinya yang digelar di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat (19/12/2025). Proyek ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kontrak mencakup pembangunan fisik sekolah dan jasa manajemen konstruksi guna menjamin pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Nilai kontrak pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem mencapai Rp255,5 miliar, sedangkan kontrak jasa manajemen konstruksi bernilai lebih dari Rp3 miliar.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati Karangasem, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) yang mengikuti secara daring, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat merupakan program nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan yang bersifat turun-temurun. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin.
“Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, dengan Kementerian PUPR sebagai leading sector dalam penyiapan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Pembangunan di Karangasem ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan tertib administrasi, mutu pekerjaan, serta penggunaan produk dalam negeri.
“Mitigasi risiko harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pelambatan perencanaan dan rendahnya kualitas hasil kerja. Prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi menjadi keharusan,” tegasnya.
Secara nasional, pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II dengan anggaran sekitar Rp20 triliun ditargetkan rampung pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Bali berharap, keberadaan Sekolah Rakyat di Karangasem, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan. (yd/hm)
