Pj Bupati Buleleng Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi DPRD Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022
M-RADARNEWS.COM, BALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati Buleleng atas pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH., di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Rabu (12/07/2023).
Ditemui usai memimpin rapat, Ketua DPRD Buleleng Supriatna mengatakan, bahwa terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan kepada Bupati Buleleng terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022 sudah mendapat tanggapan secara baik oleh Penjabat Bupati.
“Secara rinci, Raperda tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut perihal dengan masukan dan pertanyaan dalam pembahasan nantinya semata-mata bertujuan untuk perbaikan dalam pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Terkait dengan data kemiskinan yang cendrung mengalami kenaikan juga telah dijelaskan oleh Pj. Bupati, “Seperti yang kita pahami terkait dengan kemiskinan yang meningkat sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga tentu terdapat pergeseran data jumlah angka kemiskinan dan pengangguran,“ jelasnya.
Sementara dalam jawabannya, Pj. Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana menyampaikan terkait dengan data kemiskinan di Kabupaten Buleleng yang menjadi penekanan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menegaskan, bahwa program dan anggaran terkait dengan pengentasan kemiskinan sudah terarahkan ke hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lebih lanjut dijelasakan, terkait dengan kemiskinan secara sederhana dapat dilakukan dengan jalan mengurangi pengeluarannya. Seperti kesehatan dan bidang pendidikan agar menjadi fokus perhatian pemerintah, dibidang pendapatnya juga bagaimana setiap program yang dilaksanakan pemerintah hendaknya juga melibatkan mereka dengan membuat rekomendasi agar dapat menggunakan pekerja lokal, dan itu akan dilaksanakan di tahun ini.
Pj. Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut di antaranya Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Buleleng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda serta para Asisten Setda, Tim Ahli, Pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng, serta undangan lainnya. (rd/*)
