M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (04/06/2025). Pertemuan tersebut berfokus pada kelanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional, yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Menteri Erick mengungkapkan, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan diskon yang telah diputuskan dalam rapat terbatas sebelumnya dapat segera diimplementasikan mulai awal Juni 2025.
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang diskusi dengan Menkeu untuk surat keputusan bersama, supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Tapi, InsyaAllah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan. Jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat, itu ada targetnya,” kata Erick kepada awak media usai pertemuan.
Target penerapan diskon dimulai dari 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Erick menjelaskan, bahwa Presiden Prabowo ingin program ini segera dilaksanakan untuk memberikan manfaat nyata dan meringankan beban masyarakat yang akan berlibur.
“Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur, dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa,” ungkapnya.
Terkait potensi dampak keuangan, Erick menegaskan, bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top-up) sebagai bagian dari stimulus ekonomi.
Kementerian BUMN berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini, dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama di bawah pengelolaan BPI Danantara Indonesia.
“Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Hingga saat ini, Menteri BUMN menyebut, bahwa pembahasan teknis terkait skema pendanaan masih terus berlangsung antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Tampak mendampingi Presiden Prabowo, antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
