M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemerintah memperketat pengamanan kawasan hutan dan menyelamatkan keuangan negara kembali menunjukkan hasil signifikan. Hal itu terlihat saat Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan penyerahan laporan capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Agenda kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum serta pengamanan kekayaan negara, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam (SDA).
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan bahwa sejak dibentuk, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan 4.081.560,58 hektare. Pada tahun ini, melalui tahap V, sebanyak 893.002,383 hektare kawasan hutan kembali diserahkan kepada negara.
Pengembalian kawasan itu mencakup dua kategori besar. Pertama, 240.575,383 hektare lahan perkebunan kelapa sawit dari 124 subjek hukum di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan dan Danantara untuk selanjutnya dikelola oleh Agrinas. Kedua, 688.427 hektare kawasan hutan konservasi di sembilan provinsi yang akan dipulihkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tidak hanya pemulihan aset negara berupa kawasan hutan, capaian lain yang diserahkan pada kesempatan tersebut adalah penyelamatan uang negara dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74. Angka tersebut berasal dari Rp2.344.965.750.000 penagihan denda administratif kehutanan dari 20 perusahaan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta Rp4.280.328.440.469,74 dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan impor gula.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara bukan sekadar tugas administratif, melainkan kerja lapangan yang penuh tantangan.
“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras di medan yang sulit. Empat juta hektare bukan wilayah kecil, dan saya memahami bagaimana upaya-upaya korporasi mencoba menghambat verifikasi, penyelidikan, hingga investigasi,” kata Presiden.
Turut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
