M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah mulai melakukan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kabupaten Banyuwangi, dipilih sebagai daerah percontohan pertama di Indonesia, untuk mengimplementasikan program nasional ini.
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, langkah digitalisasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyaluran bansos secara lebih transparan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat. Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, menerima laporan dari bawah.
“Nah, sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat. Siapapun bisa mengusulkan dirinya sendiri, orang lain, atau menyanggah jika ada penerima yang dianggap tidak layak,” ujar Mensos, seusai memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (02/10/2025).
Menurutnya, platform digital yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional ini telah berjalan tiga bulan, dan Banyuwangi menjadi pilot project sejak sebulan terakhir. Pada tahap awal, uji coba dilakukan pada program Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bantuan Sembako).
“Ini pertama kali di Indonesia. Tujuannya agar bansos benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, dengan sistem data tunggal nasional yang dikelola BPS sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha menyebutkan, bahwa Perlinsos dirancang berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup tiga komponen yaitu digital identity, data exchange, dan digital payment.
“Proses pendaftaran bansos kini jauh lebih mudah. Masyarakat cukup melakukan verifikasi identitas melalui face recognition atau biometrik yang terkoneksi dengan Dukcapil. Setelah itu, sistem akan menilai kelayakan penerima,” jelas Tubagus.
Ia menambahkan, data masyarakat yang masuk akan dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik BPS dan diverifikasi oleh panel ahli lintas kementerian. “Target pendaftar 320 ribu, dan per hari ini sudah 260 ribu yang terverifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program ini berjalan optimal.
“Dipilihnya Banyuwangi sebagai salah satu tempat prototipe untuk mewakili pilot project yang pertama di Indonesia, karena tempat ini hampir mirip tempat lain di Indonesia, sehingga kalau nanti dikembangkan akan lebih mudah dicontoh oleh tempat lain,” ungkapnya.
Senada, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, bahwa program uji coba digitalisasi bansos mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam penyaluran bansos.
Melalui platform ini, Amalia menyebut, data Dukcapil langsung terintegrasi dengan DTKS. Pertukaran data menjadi lebih seamless, sehingga akurasi penyaluran bantuan bisa terus ditingkatkan,” jelasnya.
“Kolaborasi digitalisasi bansos ini buat kami ini adalah sangat penting karena dalam rangka kita memodernisasi pemutakhiran dan juga pengelolaan DTSEN. Kemudian bisa terus mengembangkan, meningkatkan akurasi dari DTSEN, sehingga nanti penyaluran dari Bansos akan lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Pada kesempatan itu juga, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kabupaten Banyuwangi, sebagai pilot project transformasi digital penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
“Banyuwangi sudah siap secara infrastruktur digital. Semua desa terhubung dengan fiber optik, dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan layanan digital. Selain itu, kondisi geografis Banyuwangi yang beragam ada kota, desa, hingga wilayah terpencil menjadi representasi daerah lain di Indonesia,” terang Ipuk.
Ia berharap, melalui uji coba ini pemerintah pusat dapat menyempurnakan sistem agar kelak bisa diterapkan di seluruh Indonesia. “Kalau program ini berhasil, masyarakatlah yang paling diuntungkan karena bansos tepat sasaran, bermanfaat, dan akuntabel,” tegasnya.
Turut hadir pada rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) ini antara lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bima Arya Sugiarto; WamenPANRB Purwadi Arianto, dan Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, serta perwakilan dari 20 lembaga negara, termasuk Dewan Ekonomi Nasional. (by/*)
