M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti serius dana pemerintah daerah (Pemda) senilai Rp234 triliun yang mengendap di perbankan. Ia mempertanyakan alasan dana publik dalam jumlah fantastis itu belum terserap dan hanya ‘terparkir’ di bank.
Browsing Tag Anggota Komisi II DPR RI
Legislator Setuju Pemilu Daerah Dipisah, Putusan MK Perkuat Demokrasi dan Tingkatkan Partisipasi Publik
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh seluruh hakim MK ini merupakan langkah positif yang akan memperkuat keterlibatan publik dalam pemilu sekaligus otonomi daerah.
Cegah Sengketa Antardaerah, Anggota Komisi II DPR RI Usulkan Penetapan Batas Wilayah Perlu Diatur melalui UU
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan mengusulkan agar penetapan batas wilayah diatur melalui undang-undang (UU) tersendiri. Usulan ini muncul sebagai respons dan upaya mengantisipasi sengketa batas wilayah antardaerah, seperti yang baru-baru ini terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara.
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Lutfhi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi membeberkan konsep pembangunan di wilayahnya selama lima (5) tahun ke depan. Konsep itu disampaikan Lutfhi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/04/2025).
Ahmad Doli Soroti Lemahnya Pengawasan Dana TKD Kurang Optimal Tingkatkan Kemajuan Daerah
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyoroti lemahnya pengawasan alokasi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Ia melihat, bahwa pemanfaatan alokasi dana ini masih belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk kemajuan daerah.
Putusan MK Terkait Coblos Ulang, Anggota Komisi II DPR RI Minta KPU dan Bawaslu Dievaluasi
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU)atau coblos ulang di 24 daerah, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai, bahwa putusan MK tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sehingga, ia meminta lembaga tersebut dievaluasi.
