M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini juga menandai perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Menyikapi revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan harus diatur secara ketat. Menurutnya, hal ini penting demi mencegah konflik kepentingan sekaligus meningkatkan fokus dan integritas para pejabat di BUMN.
