Anggota Komisi B DPRD Jatim Minta Pemerintah Buka Kembali Sektor Wisata
JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah hingga September 2021 benar-benar mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat bawah. Terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor wisata.
Maka dari itu, meminta meminta agar pemerintah juga membuka sektor wisata di saat PPKM ini. Hal ini ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim SW Nugroho menyikapi dunia wisata dan selama pandemi, Selasa (31/08/2021).
“Sampai saat ini yang masih belum bisa bernafas lega adalah sektor wisata. Karena pemerintah masih membatasi orang untuk berwisata,” kata Nugroho politik asal fraksi fraksi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, jika Mall sudah dibuka, Liga 1 dan 2 sepak bola diizinkan harusnya menjadi momentum juga wisata segera dibuka. “Dengan segala aturan yang diterapkan, jika ke mall dan liga 1 dan 2 sepak bola nasional sudah diizinkan oleh pihak kepolisian, harusnya wisata juga dong,” kata pria yang sudah 3 periode menjadi wakil rakyat ini.
Pria yang akrab disapa Mas Nug ini menjabarkan, dampak bawaan jika wisata tetap di tutup maka nasib para UMKM yang selama ini memasarkan produknya di berbagai tempat wisata akan makin tak jelas.
“Kan tidak hanya tempat wisatanya yang terpukul. Ada seniman, ada UMKM, ada pengrajin, Asongan, warung warung makan, parkir, transportasi, perhotelan, mereka mereka terpukul karena kehilangan pasar,” katanya.
Maka daerah-daerah yang mengandalkan wisata sebagai PAD utama seperti Banyuwangi, Batu, Pasuruan, dan daerah lainya, membutuhkan perhatian khusus agar PPKM ini tidak makin terpuruk.
“Sekarang kan mainnya level ya. Maka jika memang ada penurunan level dan zonanya memungkinkan maka secepatnya pemerintah pusat, provinsi, terutama Pemkab dan pemkot memberi kelonggaran untuk tempat wisata. Seperti pihak Kepolisian memberi izin pelaksanaan liga 1 dan 2,” tegasnya.
Bagi Nugroho, sudah saatnya pemerintah memberi porsi untuk pelaku usaha pariwisata bergerak lagi, “Kenyataannya kan mereka sudah cukup lama terpukul dan terpuruk. Para seniman, perajin, warung warung, perhotelan, transportasi wisata mandeg. Ayo pelan-pelan seiring serbuan vaksin yang makin masif, sektor wisata perlu dilepas belenggunya. Agar mereka bisa kembali menemukan kesejahteraannya, ”pintanya.
Politisi yang juga pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B ini mengingatkan, bahwa sebelum pandemi banyak bermunculan desa-desa wisata yang mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat.
“Saya berharap ini akan bisa digerakkan lagi, untuk membantu mereka yang harus berhenti karena pandemi. Apalagi Komisi B juga punya hak inisiatif Raperda desa wisata. Saya berharap komisi B bisa hingga menjadi perda. Agar desa wisata nantinya juga mendapat perhatian anggaran dari pemerintah,” pungkasnya. (merah/jnr/kmf)
