Gubernur Koster Ajak Kepala Daerah Tinggalkan Ego Sektoral, Bangun Bali dengan Semangat Gotong Royong

M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah dengan meninggalkan ego sektoral dan kepentingan wilayah masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (08/06/2026). Rakor tersebut membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Bali.

Menurut Koster, Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Karena itu, seluruh pemerintah daerah perlu memiliki persepsi dan arah pembangunan yang sama.

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujar Koster.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Gubernur Koster mengatakan, implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah menunjukkan hasil positif. Berbagai capaian pembangunan tersebut tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional.

Untuk wilayah Jawa-Bali, Bali dinilai sebagai provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan juga tercatat sebagai tiga kabupaten terbaik, sementara Kota Denpasar menjadi kota terbaik dalam sejumlah indikator pembangunan.

“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, melainkan berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah,” tegasnya.

Koster mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.

Ia mengapresiasi para bupati dan wali kota yang dinilai telah memahami persoalan di daerah masing-masing beserta solusi yang akan dijalankan. Menurutnya, seluruh paparan yang disampaikan dalam rakor telah berbasis data sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan.

“Saya bangga karena semua laporan disampaikan berdasarkan data. Bekerja harus berlandaskan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” kata gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu.

Lebih lanjut, Koster menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan Bali sangat ditentukan oleh kemajuan kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, penguatan sektor unggulan daerah harus menjadi prioritas guna meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat, terutama memasuki triwulan ketiga tahun anggaran.

Untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani serta nelayan, Koster mendorong pelaksanaan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif.

“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegas gubernur.

Di sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan mulai 2026.

Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan, bukan branding masing-masing daerah.

“Kalau satu kabupaten atau kota mengalami masalah dan menjadi sorotan publik, yang terdampak adalah Bali secara keseluruhan. Kerugiannya dirasakan bersama,” ujarnya.

Selain itu, Koster meminta pengendalian alih fungsi lahan produktif diperketat, terutama lahan pertanian dan kawasan hijau. Ia juga menekankan agar perizinan pembangunan hotel dan restoran dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan hunian masyarakat.

Dalam upaya memperkuat penggunaan produk lokal, Koster meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan untuk mendukung tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan demikian, hotel dan restoran di Badung, Denpasar, maupun Gianyar dapat lebih banyak menyerap produk dari daerah lain di Bali.

Di akhir arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menyelaraskan berbagai program pembangunan.

“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.

Dalam rakor tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Bali turut memaparkan kondisi terkini daerah masing-masing, terutama terkait angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Meski berbagai indikator menunjukkan tren positif, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Koster kembali menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dalam membangun Bali. Ia meminta daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat ikut membantu mempercepat pembangunan daerah lain.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya. (yd/hm)