NTT, NTB, dan Jakarta Resmi Tuan Rumah PON XXII 2028: Menuju Efisiensi dan Prestasi Nasional

M-RADARNEWS.COM JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 kepada tiga provinsi: Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta. Acara penyerahan berlangsung di Kantor Kemenpora, Jakarta, menandai dimulainya babak baru persiapan pesta olahraga terbesar di Indonesia.

Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas infrastruktur, pengalaman penyelenggaraan event, dan komitmen daerah terhadap tata kelola yang baik.

Dalam sambutannya, Erick Thohir menegaskan, bahwa penyelenggaraan PON XXII harus menjadi momentum reformasi tata kelola olahraga nasional. “Saya berharap penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 dapat berjalan dengan baik. Seluruh aspek administrasi harus dilakukan secara transparan sehingga berbagai persoalan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa PON bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan bagian integral dari sistem pembinaan prestasi menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Presiden Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan agar PON XXII diselenggarakan secara efisien dan transparan. Hal ini merespons kritik publik terhadap pemborosan anggaran pada PON sebelumnya, seperti PON XX di Papua yang menelan biaya triliunan rupiah. Menpora Erick Thohir menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi pembinaan atlet.

“PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan harus prioritas dan sesuai dengan program pembinaan prestasi nasional,” tegas Erick. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan kesiapan penuh daerahnya. Ia menjelaskan, bahwa pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT akan disesuaikan dengan ketersediaan venue yang sudah dimiliki, sehingga tidak perlu membangun fasilitas baru dalam skala besar.

“Kami berkomitmen menyelenggarakan PON secara efisien dengan memanfaatkan venue yang sudah tersedia. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing daerah sehingga penyelenggaraan dapat berjalan efektif,” ujar Iqbal.

NTB memiliki pengalaman menyelenggarakan event internasional seperti MotoGP Mandalika, yang menjadi modal penting. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan bahwa NTT siap berkolaborasi dengan NTB dan Jakarta.

“Kami mendukung penuh arahan Presiden Prabowo agar penyelenggaraan event olahraga dilakukan secara efisien. Kami berharap PON 2028 mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus menjadi ajang memperkenalkan potensi olahraga, wisata, dan talenta daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, bahwa Jakarta memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai, termasuk kawasan Gelora Bung Karno dan berbagai fasilitas milik pemerintah daerah maupun swasta. “Kami siap mendukung penuh sebagai tuan rumah penyelenggara,” kata Pramono.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi penetapan ini dan berjanji memberikan dukungan penuh. “Pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada daerah. Kami berharap seluruh persiapan dilakukan sebaik-baiknya. Komisi X DPR RI akan terus mendukung dan membuka ruang diskusi apabila terdapat kendala,” ujarnya.

Lalu Hadrian berharap, PON 2028 melahirkan atlet potensial yang menjadi tulang punggung prestasi Indonesia di masa depan.

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan, bahwa PON harus berorientasi pada prestasi. “PON harus lebih spesifik mengedepankan prestasi. Ajang ini harus menjadi bagian dari sistem pembinaan olahraga nasional yang mampu menghasilkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi kompetisi internasional,” tegasnya.

PON XXII diproyeksikan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi ketiga daerah. Sektor pariwisata, UMKM, dan transportasi diprediksi mendapat dorongan. NTT dan NTB, sebagai daerah dengan potensi wisata alam, dapat memanfaatkan momen ini untuk promosi destinasi unggulan seperti Labuan Bajo, Komodo, Mandalika, dan Gili. DKI Jakarta, sebagai pusat bisnis, akan menjadi tuan rumah cabang olahraga yang membutuhkan venue modern.

• Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
• Pemberdayaan UMKM lokal melalui penyediaan logistik dan suvenir
• Penciptaan lapangan kerja sementara di sektor konstruksi dan jasa
• Peningkatan investasi infrastruktur olahraga yang dapat digunakan pasca-event

Namun, tantangan tetap ada. Koordinasi antarprovinsi, kesiapan SDM, dan pengawasan anggaran menjadi kunci sukses. Menpora Erick Thohir mengingatkan agar tidak ada pengulangan masalah seperti keterlambatan venue atau dugaan korupsi yang pernah terjadi.

Kronologi Penetapan Tuan Rumah

1. 2024-2025: Proses seleksi dan penjaringan calon tuan rumah oleh Kemenpora
2. Awal 2026: Verifikasi dan evaluasi kesiapan daerah
3. 23 Juni 2026: Penyerahan SK Menpora dan surat pengantar kepada gubernur
4. 2026-2028: Tahap persiapan: renovasi venue, penyusunan anggaran, dan pembinaan atlet
5. 2028: Pelaksanaan PON XXII

Dengan semangat efisiensi dan transparansi, PON XXII 2028 diharapkan menjadi tonggak baru bagi olahraga Indonesia. Kolaborasi tiga provinsi yang memiliki karakteristik berbeda NTB dengan pariwisata olahraganya, NTT dengan potensi alamnya dan Jakarta, dengan infrastruktur modernnya dapat menjadi model penyelenggaraan event nasional yang berkelanjutan.

Yang terpenting, PON ini harus mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kini, bola ada di tangan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi besar tersebut. (*)