M-RADARNEWS.COM, BALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, menghadapi tantangan keuangan terberat dalam sejarahnya. Pemotongan signifikan dana transfer pusat ke daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026, memukul telak kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan dasar.
Penurunan ini sangat mengejutkan, karena selama ini pendapatan transfer pusat merupakan komponen terbesar dalam postur pendapatan Jembrana. Pada tahun 2025, proporsinya mencapai 68 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1,17 triliun.
Untuk TA 2026, dana transfer ke daerah dipastikan anjlok sebesar Rp99,43 miliar, atau turun 12,5 persen dibandingkan TA 2025.
“Ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Jembrana. Penurunan ini juga tidak sesuai dengan proyeksi awal kami pada KUA/PPAS 2026, di mana pendapatan transfer justru diproyeksikan meningkat 2 persen,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa, kepada para awak media, Kamis (25/09/2025).
Lebih lanjut, Sekda Budiasa memaparkan dampak terberat dari pemotongan ini adalah penghapusan alokasi untuk sejumlah sumber dana yang sebelumnya menopang langsung layanan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, Sekda Budiasa mengatakan beberapa sumber dana yang sebelumnya mendukung langsung pelayanan dasar masyarakat tidak lagi dialokasikan (di-nolkan) untuk Tahun Anggaran 2026.
“DAU Bidang Pendidikan di tahun 2025 alokasinya Rp 31.671.034.000, DAU Bidang Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp11.590.099.000, DAU untuk Gaji dan Tunjangan PPPK tahun 2025 sebesar Rp14.171.139.000, Insentif Fiskal Alokasi 2025 sebesar Rp14.658.841.000, itu semua ditahun 2026 menjadi Rp0. Selain itu, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) juga mengalami penurunan sebesar Rp13.187.472.000,” ucapnya.
Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius, seperti terhambatnya layanan dasar di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur, serta keterbatasan ruang fiskal untuk mengelola belanja wajib dan mendesak.
Menyikapi tekanan berat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jembrana akan segera melakukan penyesuaian total terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
”Kami masih menunggu arahan dan kebijakan strategis Bapak Bupati, dan berharap beliau memiliki ‘jurus jitu’ dalam menghadapi tantangan ini,” kata Sekda Budiasa.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Pemkab Jembrana tetap berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Solusi akan dicari melalui jalur resmi, kolaboratif, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di akhir keterangannya, Sekda Budiasa mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk menjaga kondusivitas serta memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Jembrana. (rd/hm)
