Resmi Jabat Sekda Definitif, Eddy Mulya Siap Perkuat Sinergi Bangun Denpasar Maju
M-RADARNEWS.COM, BALI – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara resmi melantik I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar. Pelantikan itu digelar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, pada Jumat (30/01/2026).
Sebelum dilantik sebagai Sekda definitif, Eddy Mulya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Penjabat (Pj) Sekda Kota Denpasar. Prosesi pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611/Badung Kolonel Inf. Putu Tangkas Waratawan, pejabat Pemprov Bali, Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD.
Dalam sambutannya, Wali Kota Jaya Negara meminta Sekda yang baru dilantik agar segera bekerja optimal, responsif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Semoga pejabat yang baru dapat bekerja cepat, berinovasi, dan terus meningkatkan kompetensi menuju pelayanan publik yang semakin optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Eddy Mulya menegaskan komitmennya menjalankan tugas Sekda dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendukung visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.
“Kami memohon dukungan seluruh pihak agar program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana menyampaikan, bahwa pelantikan kali ini melibatkan 43 pejabat, terdiri atas jabatan Sekda, Inspektur Kota Denpasar, 22 pejabat administrator, dan 19 pejabat pengawas. Termasuk Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari turut dilantik sebagai Kepala Inspektorat Kota Denpasar.
“Pelantikan ini merupakan tugas pengabdian, dimana penetapannya mengedepankan manajemen talenta yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan publik di Kota Denpasar,” jelas Sudiana.
Dengan dilantiknya Sekda beserta jajaran pejabat struktural lainnya, Pemkot Denpasar berharap penguatan birokrasi dapat semakin maksimal. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan kinerja perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel. (yd/hm)
