BAM DPR RI Tegaskan Pengajuan Pengunduran Diri Wapres Gibran Tak Hentikan Proses Konstitusional
M-Radar News, Jakarta – Pengajuan surat pengunduran diri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang selama ini menjadi perhatian publik. Proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap persoalan tersebut dinilai tetap harus dikawal sesuai mekanisme hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
RDPU tersebut dihadiri perwakilan Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI).
Pertemuan itu membahas tindak lanjut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pembahasan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik menyusul kabar kedatangan Gibran ke kompleks parlemen, untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Anggota BAM DPR RI, Harris Turino menegaskan, bahwa pengajuan surat pengunduran diri, apabila benar dilakukan, tidak serta-merta menyelesaikan persoalan konstitusional yang menjadi pembahasan. Menurutnya, masih terdapat proses hukum dan konstitusional yang perlu mendapat perhatian serta pengawalan hingga tuntas.
Ia juga mengingatkan agar konstitusi tidak ditafsirkan atau diperlakukan secara lentur demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
“Karena mengajukan surat pengunduran diri secara resmi saja, kalau memang benar itu, ini belum selesai. Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” ujar Harris.
Sementara itu, Anggota BAM DPR RI, Yanuar Arif Wibowo menilai, polemik yang mengiringi perjalanan politik Gibran, mulai dari proses pencalonan hingga menjabat sebagai Wakil Presiden, menjadi catatan penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Yanuar, generasi muda harus tetap mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan pembangunan bangsa. Namun, kesempatan tersebut harus dijalankan melalui proses yang benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti persoalan administratif yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menjadi bagian dari putusan MA. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran agar seluruh proses politik dan penyelenggaraan negara senantiasa berpedoman pada regulasi.
“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” pungkas Yanuar.
Melalui RDPU tersebut, BAM DPR RI bersama elemen masyarakat sipil menyoroti pentingnya pengawalan terhadap persoalan konstitusional agar setiap proses ketatanegaraan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
