Pemkab Pati Pusatkan CFD di Alun-alun Kembangjoyo, PKL Zona Merah Bakal Ditindak
M-Radar News, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, akan memusatkan seluruh kegiatan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kembangjoyo. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penataan kawasan perkotaan sekaligus memberikan solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di lokasi terlarang.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyampaikan, bahwa kegiatan CFD ke depan tidak lagi berlangsung di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Seluruh aktivitas akan dipusatkan di Alun-Alun Kembangjoyo.
Keputusan tersebut disampaikan Chandra saat menerima audiensi perwakilan PKL di Ruang Kembangjoyo, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, pada Selasa (10/11/2026).
“Per hari ini, kami putuskan Car Free Day semuanya akan terpusat di Alun-Alun Kembangjoyo. Tidak lagi di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman,” tegas Chandra.
Pemkab Pati, juga berencana melakukan pembenahan besar-besaran terhadap Alun-Alun Kembangjoyo agar mampu menampung berbagai aktivitas masyarakat.
Pada 2027, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung.
Rencana pengembangan tersebut mencakup pembangunan jogging track, fasilitas kebugaran luar ruang (outdoor fitness), serta air mancur interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana bermain anak-anak.
Konsep air mancur tersebut direncanakan menyerupai fasilitas di Taman Alun-Alun Kota Malang. Selain anggaran pemerintah daerah, pengembangan kawasan Kembangjoyo juga berpeluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar.
Chandra mengatakan, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang lebih nyaman sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembangjoyo sebagaimana mestinya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan menjalankan kegiatan usaha di sana. Dengan begitu, kawasan ini kembali ramai dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Pati,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penataan, Pemkab Pati tidak hanya memindahkan kegiatan CFD, tetapi juga berencana mengarahkan aktivitas pasar pagi dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya ke Alun-Alun Kembangjoyo.
Langkah tersebut diharapkan menjadi alternatif tempat berjualan bagi PKL yang saat ini masih menempati kawasan zona merah. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Jalan Jenderal Sudirman, yang kerap mengalami kemacetan akibat aktivitas perdagangan di sepanjang jalan tersebut.
Meski demikian, pemerintah memastikan penataan PKL akan diawali dengan sosialisasi. Satpol PP akan memberikan arahan kepada pedagang agar bersedia menempati lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
“Sebelum penertiban, tentu kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP akan mengarahkan para PKL yang masih berjualan di zona merah agar berpindah dan berjualan di Alun-Alun Kembangjoyo,” jelas Chandra.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap akan menerapkan aturan sesuai peraturan daerah (Perda) apabila setelah sosialisasi masih ditemukan PKL yang melanggar ketentuan.
“Kalau sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih membandel, Satpol PP akan memberikan efek jera. Perda tetap harus ditegakkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL yang menyebabkan kemacetan,” tandasnya.
Sambil menunggu realisasi pembangunan fasilitas baru, Pemkab Pati juga akan memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Alun-Alun Kembangjoyo.
Pembenahan meliputi fasilitas kamar mandi, lampu penerangan, kamera pengawas (CCTV), serta peningkatan jaringan Wi-Fi gratis. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan masyarakat saat memanfaatkan kawasan itu sebagai ruang publik.
“Kami ingin masyarakat bisa berkumpul dengan nyaman. Fasilitas yang sudah ada akan diperbaiki dan ditingkatkan, termasuk Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif,” ungkap Chandra.
Adapun pembangunan air mancur interaktif dijadwalkan memasuki tahap perencanaan pada Februari 2027, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan pada Maret 2027.
Plt. Bupati Chandra berharap, fasilitas tersebut dapat diselesaikan pada akhir Maret 2027 dan menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Pati.
Sementara itu, salah satu perwakilan PKL, Tukul menyambut baik hasil audiensi bersama Pemkab Pati. Ia mengaku puas dengan pembahasan yang telah dilakukan dan menyatakan kesediaannya untuk ikut mengawal kebijakan pemerintah daerah.
“Kami puas dengan hasil audiensi ini, dan akan ikut mengawal apa yang sudah menjadi kebijakan Pemkab,” kata Tukul.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah perwakilan PKL.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
