Pascagempa NTT, Pemerintah Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami
M-Radar News, NTT – Pemerintah terus memperkuat penanganan dan mitigasi bencana gempa bumi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penguatan ini mencakup optimalisasi sistem peringatan dini tsunami yang terbukti mampu merespons bencana dengan cepat.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani melaporkan perkembangan penanganan pascabencana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama sejumlah pihak, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Teuku Faisal menyampaikan, bahwa sistem peringatan dini tsunami BMKG telah bekerja secara optimal sejak gempa terjadi. Informasi mengenai potensi tsunami disampaikan kepada masyarakat dalam waktu kurang dari tiga menit.
“Ketika terjadi gempa, maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik, BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi,” ujarnya.
Kecepatan penyampaian peringatan dini tersebut dinilai berkontribusi dalam meminimalkan dampak korban jiwa akibat tsunami yang menerjang sejumlah wilayah di bagian utara Pulau Flores. Tsunami tersebut dilaporkan mencapai ketinggian hingga 2,5 meter.
Teuku Faisal kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang melanda wilayah yang sama pada 1992. Gempa dengan kedalaman 32 kilometer tersebut memicu tsunami dan menyebabkan hingga 2.000 orang meninggal dunia.
Menurutnya, peningkatan jaringan pemantauan kegempaan menjadi salah satu faktor yang mendukung kecepatan sistem peringatan dini saat ini.
“Nah, jadi karena sekarang kita memiliki 2.000 aloptama (alat operasional utama) sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat,” jelasnya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan teknologi dan infrastruktur pemantauan, pemerintah bersama pemerintah daerah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran warga terhadap kemungkinan gempa susulan maupun ancaman tsunami berikutnya.
BMKG juga terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi kegempaan secara akurat dan humanis, terutama kepada warga yang masih bertahan di posko pengungsian.
“Masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai kembali ke rumah,” kata Teuku Faisal.
Ia menjelaskan, warga yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan dan masih dinilai aman mulai diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Namun, masyarakat tetap diminta memperhatikan kondisi bangunan dan tidak kembali apabila terdapat kerusakan yang berpotensi membahayakan.
“Rumahnya juga kondisinya satu lantai dan jarang-jarang. Ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan. Ini kami memberikan pemahaman seperti itu,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta pejabat terkait lainnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
