BGN Tutup 455 Dapur SPPG Tak Penuhi Standar SLHS, Dapur MBG di Wilayah 3T Jadi Prioritas
M-Radar News, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup secara permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah proses pembenahan dilakukan, BGN berencana memprioritaskan aktivasi dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai September 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penutupan 455 SPPG tersebut merupakan hasil pembaruan data terbaru. Sebelumnya, BGN telah menutup 833 SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar SLHS.
“Awalnya ada 504, tetapi setelah dilakukan pembaruan data dan sebagian dapur memenuhi persyaratan, jumlahnya menjadi 455,” ujar Sudaryono usa rakor perbaikan tata kelola program MBG, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, dikutib, pada Rabu (26/8/2026).
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, SPPG yang tidak memenuhi persyaratan SLHS harus ditutup secara permanen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Pembenahan Tata Kelola
Sebelum membuka atau mengaktifkan dapur MBG baru, BGN saat ini memprioritaskan pembenahan tata kelola dapur yang telah beroperasi.
Pembenahan mencakup aspek keuangan, mekanisme pembayaran dan insentif, hingga koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
BGN juga akan menerbitkan aturan baru terkait pembukaan dapur MBG setelah data sekolah dan dapur terintegrasi secara lengkap pada akhir Agustus 2026.
Aktivasi dapur baru direncanakan berlangsung secara bertahap mulai September hingga Oktober 2026. Proses tersebut akan dilakukan dengan memastikan seluruh ketentuan, termasuk aturan dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait, telah terpenuhi.
Langkah ini dilakukan agar operasional dapur MBG tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya di kemudian hari.
Wilayah 3T Jadi Prioritas
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu prioritas utama dalam aktivasi dapur MBG. Daerah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
BGN mencatat sekitar 2.700 dapur di wilayah 3T telah selesai dibangun. Dapur-dapur tersebut selanjutnya akan melalui proses pemilahan dan verifikasi sebelum diaktifkan secara bertahap.
Selain wilayah 3T, BGN juga mempertimbangkan kebutuhan dari sekolah, siswa, dan orang tua di daerah lain yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG.
Perketat Standar Keamanan Pangan
Dalam proses aktivasi dapur, BGN tidak hanya mempertimbangkan kesiapan fisik bangunan. Kejelasan penerima manfaat, mekanisme pembayaran dan insentif, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi bagian dari persyaratan.
BGN turut memperhitungkan tingkat kemahalan di sejumlah daerah, khususnya wilayah seperti Papua, dalam menentukan pembukaan dan operasional dapur MBG.
Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan, BGN bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan alat sensor keamanan makanan berbasis teknologi sensor uap.
Prototipe alat tersebut saat ini tengah dipercepat pengembangannya agar dapat diproduksi secara massal dan segera diterapkan dalam pemeriksaan makanan MBG.
Dengan berbagai langkah tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih tertib, memenuhi standar keamanan pangan, serta menjangkau wilayah yang selama ini masih membutuhkan layanan pemenuhan gizi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
