M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mengambil langkah serius untuk mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu upaya utama mereka adalah pembangunan tanggul pantai Jakarta, yang merupakan bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri PU Ir. Dody Hanggodo, MPE., menegaskan, bahwa pengamanan pesisir pantai Jakarta adalah prioritas utama Kementerian PU. Hingga akhir tahun 2024, Kementerian PU telah berhasil membangun 14,75 km yang terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, , Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.
”Pembangunan ini telah dilaksanakan dalam enam tahap di berbagai lokasi, termasuk Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap,” ujar Menteri Dody dikutib, pada Senin (09/06/2025).
Sebagai kelanjutan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Rencana ini mencakup beberapa paket pekerjaan, seperti Paket 1 di Kali Ancol dan Kali Dadap; Pembangunan tanggul Kali Ancol sepanjang 100 meter akan didanai oleh APBN dan dilaksanakan sebagai kontrak tahun tunggal (SYC) pada tahun 2025. Proyek ini saat ini dalam tahap persiapan lelang.
Sementara pembangunan Tahap 7 paket selanjutnya; Pembangunan tanggul sepanjang 850 meter direncanakan di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Anggarannya sedang diusulkan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan sebagai kontrak multi-tahun (MYC) dari 2026 hingga 2027.
Kemudian pada Tahap 7 ini juga mencakup pembangunan satu unit sistem polder di Kali Dadap. Sistem ini dirancang untuk menjadi bagian integral dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang lebih luas. Pendanaan juga berasal dari SBSN dan akan dilaksanakan sebagai kontrak multi-tahun (MYC) dari 2026 hingga 2027.
Kementerian PU menekankan, bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, tetapi juga secara efektif mencegah land subsidence yang diakibatkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan Jakarta.
