M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), dinobatkan sebagai provinsi terbaik peringkat pertama dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI pada Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, di Jakarta, Senin (25/08/2025).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa Jawa Tengah layak mendapatkan penghargaan ini karena alokasi anggarannya yang sangat besar di sektor perumahan.
”Jawa Tengah mengalokasikan 17.510 unit rumah pada tahun 2025, jauh di atas Provinsi Aceh di peringkat kedua dengan 3.114 unit, dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit,” ujar Maruarar.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Luthfi yang dinilai berhasil memfasilitasi pertumbuhan rumah subsidi. “Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Gubernur,” tambahnya.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas terkait, hingga para pemangku kepentingan, untuk terus meningkatkan pelayanan dalam penyediaan perumahan.
”Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena program perbaikan rumah layak huni bisa mencapai sekitar 17.000 unit. Ini akan sangat membantu masyarakat miskin ekstrem di wilayah kami,” jelasnya.
Luthfi memaparkan, berdasarkan data akhir tahun 2024, Jawa Tengah masih memiliki backlog (kesenjangan) perumahan sebanyak 1.332.968 unit, yang terdiri dari 1.022.113 unit tidak layak huni dan 310.855 unit belum memiliki kepemilikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan dana APBD untuk 17.510 unit rumah. Rinciannya, 17.000 unit untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dan 510 unit untuk pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
”Kami melakukan kerja kolaboratif. Tidak hanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi juga menggandeng dinas lain seperti tenaga kerja dan sosial,” ungkap Luthfi, sembari menekankan, bahwa program ini juga merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan menegaskan, bahwa penghargaan ini membuktikan komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.
”Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memberikan pelayanan dasar di sektor perumahan,” kata Boedyo.
Ia menambahkan, Pemprov Jawa Tengah tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sangatlah penting.
Pada tahun 2025, total alokasi yang sudah teridentifikasi mencapai 26 ribu unit lebih. Angka itu berasal dari alokasi pemerintah provinsi (17.510 unit), pemerintah kabupaten/kota (6.776 unit), dan program CSR perusahaan (2.067 unit).
”Jumlah ini masih bisa terus berkembang karena banyak pihak yang memberikan perhatian terkait pelayanan dasar perumahan ini,” pungkasnya. (ed/hm)
