BALI, (M-RADARNEWS.COM),- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar menggelar sosialisasi terkait Perpres 82 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan payung hukum Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dr. Parasamya Dewi Cipta, AAAK., Perpres 82 Tahun 2018 menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan di setiap instansi. Perpres yang dilaunching tahun ini, dan wajib harus diketahui peserta BPJS Kesehatan atau masyarakat umum.

Terkait keluarnya Perpres 82/2018 ini, BPJS Kesehatan kedepan harus lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, kali ini BPJS telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah dan menangani praktik-praktik “Fraud” yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan.

“Fasilitas Kesehatan (Faskes) ini harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan medis, karena BPJS hari ini telah bekerja sama dengan KPK dan tahun ini belum sampai turun, mungkin mulai tahun depan,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan cabang Denpasar, dr. Parasamya Dewi Cipta saat menggelar konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan Denpasar, Rabu (19/12/2018).

Menurut Perpres No. 82/2018, kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan financial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres tersebut ancaman bagi pelaku Fraud ini tidak hanya untuk Faskes atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan fasilitas kesehatan, tapi juga bagi BPJS Kesehatan itu sendiri dan juga bagi peserta Jaminan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan maka akan dikenai sangsi-sangsi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta wajib mengembalikan kerugian akibat kecurangan yang dilakukan pada pihak yang dirugikan. Bahkan sanksi tambahan juga akan diberikan bagi kecurangan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Faskes dan pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan fasilitas kesehatan.

Disamping itu, Parasamya Dewi menjabarkan bahwa Perpres tersebut ada beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti pengaturan juga mencakup soal pendaftaran bayi baru lahir yang wajib didaftarkan ke BPJS paling lama 28 hari sejak dilahirkan, dan aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

“Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI,” jelas Parasamya Parasamya Dewi.

Perpres 82 Tahun 2018 juga mengatur tentang status kepesertaan dari perangkat desa. Kedua jabatan itu, dikatakan Parasamya, ditetapkan masuk sebagai peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah.

Selain itu, dalam Perpres itu juga dijelaskan, jika seorang WNI peserta JKN-KIS tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. “Selama penghentian sementara, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS sementara,” jelas Parasamya.

Hal lain yang terkait dalam Perpres baru itu yakni, aturan suami istri yang sama-sama bekerja, tunggakan iuran, denda layanan dan aturan JKN-KIS terkait PHK. Dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang di PHK akan tetap mendapat manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa bayar iuran. Manfaat layanan yang diperoleh yakni perawatan kelas III.

Namun, manfaat untuk pekerja yang terkena PHK harus memenuhi 4 syarat antara lain, ada putusan pengadilan hubungan industrial, PHK karena penggabungan perusahaan, PHL karena perusahaan pailit dan PHK karena pekerja sakit berkepanjangan. (Yd/*)

Facebook Comments Box