Ketua DPRD Sidoarjo Soroti Progres Flyover Gedangan, Minta Komisi C Panggil Stakeholder
M-Radar News, Sidoarjo – Polemik progres pembangunan flyover Gedangan, terutama terkait proses appraisal untuk pembebasan lahan, mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mengatakan, pihaknya akan meminta Komisi C DPRD Sidoarjo memanggil stakeholder terkait untuk mengetahui perkembangan terbaru proyek tersebut.
“Informasi terakhir dulu sudah on progress, termasuk beberapa bidang yang sudah dipetakan. Hari ini ada tambahan untuk flyover Gedangan, semuanya sudah kita catatkan,” kata Nasih, Selasa (22/9/2026) siang.
Menurut Nasih, secara umum pembangunan flyover Gedangan masih berjalan sesuai rencana. Namun, DPRD ingin memastikan setiap tahapan proyek dapat berjalan tanpa kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan berikutnya.
“Nanti kami akan minta teman-teman Komisi C DPRD Sidoarjo melakukan hearing dengan mitra, bagaimana progresnya dan apakah ada kendala,” ujarnya.
Selain menyoroti pembangunan flyover Gedangan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menaruh perhatian pada persoalan anak tidak sekolah (ATS) dan anak yang berpotensi putus sekolah di Sidoarjo.
Nasih menilai, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan jalur pendidikan formal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, menurutnya, perlu memperkuat kerja sama dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, hingga C.
“Jangan hanya fokus pendidikan formal. Pemkab Sidoarjo juga perlu memberikan kebijakan yang lebih tepat kepada PKBM, karena ada anak-anak yang tidak bisa kembali ke sekolah,” katanya.
Nasih menjelaskan, masih terdapat kesenjangan antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan.
“Artinya ada anak-anak kita yang tidak sekolah ataupun putus sekolah. Ini bisa dimanfaatkan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga nonformal,” jelasnya.
Ia menilai, pendidikan nonformal melalui PKBM dapat menjadi alternatif bagi warga yang membutuhkan pendidikan, tetapi sudah tidak memungkinkan kembali mengikuti pendidikan formal.
“Orang yang sudah usia SMP atau SMA tetapi belum punya ijazah SD bisa masuk pendidikan nonformal. Begitu juga orang yang sudah bekerja tetapi membutuhkan ijazah SMA,” imbuhnya.
Namun, Nasih juga menyoroti persoalan akses menuju PKBM. Jarak lokasi PKBM dengan tempat tinggal peserta didik dinilai dapat menjadi kendala dalam mengikuti proses pembelajaran.
Karena itu, DPRD Sidoarjo akan meminta data kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai persebaran PKBM di wilayah Sidoarjo. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat pemerataan PKBM sekaligus kebutuhan transportasi bagi peserta didik.
“Kita akan minta data bagaimana persebaran PKBM yang ada. Apakah sudah merata atau belum, apakah ada kendaraan atau belum, serta apa yang sebenarnya dibutuhkan PKBM,” katanya.
Menurut Nasih, PKBM merupakan mitra pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan, khususnya untuk menekan angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.
Dorong Transportasi Menjangkau Wilayah Pelosok
Di sisi lain, Nasih juga menyinggung penguatan transportasi umum di Kabupaten Sidoarjo. Ia menilai, penggunaan bus berukuran besar memiliki keterbatasan untuk menjangkau kawasan permukiman yang memiliki akses jalan sempit.
Karena itu, DPRD mendorong adanya moda transportasi berukuran lebih kecil yang dapat menjangkau kampung-kampung hingga wilayah pelosok.
“Kalau bus itu hanya terbatas dan hanya bisa melewati jalan-jalan besar. Kalau bekerja sama dengan mitra UKM berupa mikrolet, angkutan bisa masuk ke kampung-kampung dan jalan yang padat,” tuturnya.
Ia menyebut sejumlah wilayah, seperti Tulangan dan Prambon, membutuhkan akses transportasi yang lebih fleksibel agar masyarakat di kawasan tersebut dapat memperoleh layanan transportasi yang memadai.
Nasih mengatakan, DPRD Sidoarjo telah menyampaikan gagasan tersebut kepada pemerintah daerah dan mendorong agar segera disusun formulasi yang tepat.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, kata dia, adalah melibatkan lembaga keuangan untuk mendukung peremajaan kendaraan angkutan.
“Misalnya keterlibatan BPR Delta Artha memberikan kredit lunak untuk merehabilitasi angkutan supaya lebih bagus dan memadai. Sistemnya nanti bisa dibahas,” katanya.
Menurut Nasih, hal yang paling penting adalah memastikan masyarakat di wilayah pelosok memperoleh kemudahan akses transportasi tanpa menambah persoalan kepadatan lalu lintas.
“Kita akan dorong agar segera dilakukan langkah-langkah tersebut,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
