Sekda Bali Ajak Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi, APIP Diminta Lebih Strategis
M-Radar News, Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Penguatan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi.
Hal itu disampaikan Sekda Dewa Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antara KPK dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas serta terbebas dari praktik korupsi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Bali pada prinsipnya memiliki komitmen untuk mengikuti arahan KPK dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi.
Karena itu, kehadiran KPK diharapkan tidak sekadar meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi, tetapi juga mendorong tindakan konkret untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam menyoroti pentingnya peningkatan kapabilitas APIP. Menurutnya, APIP perlu bertransformasi dari pola pengawasan yang berorientasi administratif menjadi pengawasan strategis berbasis risiko.
Rustam menjelaskan, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 lebih menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, keberhasilan APIP tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen maupun pencapaian tingkat kapabilitas, tetapi juga dari dampak nyata pengawasan terhadap perbaikan sistem pemerintahan.
Untuk mendukung transformasi tersebut, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
Selain itu, peningkatan kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi perhatian penting.
Rustam turut mengungkapkan hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 yang menunjukkan capaian Level 2 atau Terstruktur.
Mengingat evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember tahun ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.
Penguatan peran APIP juga menjadi perhatian Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo. Ia menegaskan, bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Menurutnya, penguatan APIP harus dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.
Yudawan menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan maupun rekomendasi yang diterbitkan.
Keberhasilan APIP harus terlihat dari kemampuannya mengidentifikasi akar persoalan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan.
Karena itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan inspektorat daerah perlu terus diperkuat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda mengingatkan adanya tiga area strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ketiga area tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Nurul menegaskan, pengawasan terhadap ketiga sektor tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi.
Dikatakan, APIP harus mampu menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.
Dalam perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, APIP diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, berlandaskan kebutuhan masyarakat, serta terbebas dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.
Sementara itu, penganggaran dan penyaluran hibah harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui proses verifikasi dan evaluasi yang memadai.
Adapun dalam sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan harus memastikan seluruh tahapan berjalan secara kompetitif, efisien, dan transparan. Hal tersebut penting untuk mencegah praktik pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan.
Setiap indikasi penyimpangan juga perlu segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, hingga audit investigatif sesuai tingkat risikonya.
Nurul turut menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur berdasarkan capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi harus tercermin dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Sinergi antarlembaga, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
