Program Perumahan Bali Dikebut, 1.410 Unit Bedah Rumah Telah Terealisasi
M-Radar News, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari target 4.184 unit pada 2026, sebanyak 1.410 unit telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9/2026) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemprov Bali dalam mendorong percepatan program perumahan.
Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati/wali kota se-Bali, untuk mendukung pelaksanaan program perumahan di masing-masing daerah.
Lilik menjelaskan, program bantuan perumahan di Bali mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2025, bantuan yang tercatat hanya 31 unit. Sementara pada 2026, pemerintah menetapkan target sebanyak 4.184 unit.
Hingga saat ini, sebanyak 387 unit telah selesai dibangun atau direnovasi 100 persen. Sedangkan SK penerima bantuan yang telah terealisasi mencapai 1.410 unit.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, Lilik meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan melakukan percepatan agar target program dapat tercapai. “Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujarnya.
Selain bedah rumah, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun (rusun) di Bali. Salah satunya satu tower rusun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni.
Rusun tersebut menyediakan 60 unit hunian dengan tipe 36. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Sementara itu, untuk program di luar APBN, Bali mendapatkan target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sebanyak 1.114 unit pada 2026.
Adapun Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali mencatat realisasi penyaluran sebesar 99,9 persen dengan nilai sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait turut mengapresiasi tingginya penyaluran KUR Perumahan di Bali. Ia menyebut, Bali menjadi salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi, sedangkan BPD Bali berada di posisi kedua dalam penyaluran program tersebut.
Menurut Maruarar, KUR Perumahan mendapat respons positif dari masyarakat Bali. Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah suku bunga sebesar 5 persen sejak awal pembiayaan hingga kredit dilunasi.
Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya respons masyarakat terhadap berbagai program pembiayaan pemerintah.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui program perumahan sangat membantu masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga meminta pelaksanaan program bedah rumah terus dipercepat. Ia menilai program tersebut penting untuk membantu masyarakat Bali mendapatkan hunian yang lebih layak sekaligus mengurangi persoalan kebutuhan perumahan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
