Inggris Ubah Kebijakan Luar Negeri, Ancam Sanksi Permukiman Israel di Tepi Barat
M-Radar News – Pemerintah Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara (Inggris) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham mengambil langkah tegas terkait konflik di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat, pada Selasa (8/9/2026), sebagai bagian dari perombakan total politik luar negeri London terhadap Tel Aviv.
Langkah ini menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Dalam pernyataan di parlemen, Miliband diperkirakan memaparkan konsep reset atau penataan ulang hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk wacana pembatasan perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Tepi Barat.
Perubahan haluan ini didorong oleh eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Tepi Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah kantong Palestina tersebut kerap menjadi lokasi bentrokan berdarah antara pemukim Israel dan warga setempat.
PM Andy Burnham, yang mulai menjabat pada Juli lalu, dikenal sebagai salah satu tokoh senior Partai Buruh yang konsisten menyuarakan gencatan senjata sejak akhir tahun 2023. Burnham juga secara khusus menyoroti proyek kontroversial permukiman E1 yang baru saja mendapat lampu hijau dari pemerintah Israel.
Potensi Gesekan dengan AS dan Ancaman Balasan Israel
Kebijakan kontroversial ini diprediksi memicu gesekan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS) sekutu terdekat Israel. Sebelum pengumuman resmi dirilis, PM Burnham sempat membahas situasi Timur Tengah, via sambungan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (7/9/2026).
Berdasarkan keterangan Downing Street, Burnham menegaskan komitmen Inggris dalam mendorong perdamaian dan keamanan kawasan melalui solusi dua negara (two-state solution). Namun, Gedung Putih dikabarkan berencana mengeluarkan pernyataan keras untuk mengecam langkah London tersebut.
Di sisi lain, reaksi keras juga datang langsung dari Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar sebelumnya melayangkan peringatan terbuka. ”Jika Inggris bertindak terhadap Israel, Israel akan bertindak terhadap Inggris,” tegasnya.
Bahkan, sejumlah pejabat garis keras Israel seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mendesak pengusiran Duta Besar Inggris, sementara Menteri Keamanan Publik Itamar Ben-Gvir menyerukan agar Israel mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland sebagai bentuk pembalasan sanksi.
Ancaman “Perang Skala Penuh” di Tepi Barat
Ketegangan geopolitik ini beriringan dengan memanasnya situasi keamanan di lapangan. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Senin memperingatkan potensi “perang skala penuh” terhadap Otoritas Palestina (OP).
Katz menuding badan keamanan Palestina berniat meluncurkan serangan berskala besar yang disamakan dengan tragedi 7 Oktober 2023. Jika terbukti, Israel mengancam akan melumpuhkan kepemimpinan senior Otoritas Palestina di Ramallah, melakukan pembunuhan terarah (targeted killings), hingga menduduki kembali wilayah tersebut secara permanen.
Peringatan keras itu menyusul insiden penikaman yang melukai seorang pemukim Israel, di Tepi Barat bagian utara. Kendati demikian, tidak ada bukti valid yang mengaitkan insiden tersebut secara langsung dengan Otoritas Palestina, yang selama ini justru aktif menindak kelompok-kelompok militan lokal.
Ketua Dewan Nasional Palestina, Rawhi Fattouh mengecam keras ancaman Katz. Ia menilai pernyataan tersebut mencerminkan watak agresif pemerintah Israel yang tidak menginginkan perdamaian.
Solusi Dua Negara di Ujung Tanduk
Dalam forum terpisah, pejabat senior Dewan Perdamaian dukungan AS, Nickolay Mladenov memperingatkan, bahwa kombinasi krisis di Gaza dan kekerasan di Tepi Barat kian mengubur peluang terwujudnya solusi dua negara.
”Jika Gaza terus seperti sekarang… solusi dua negara secara praktis akan menjadi tidak mungkin,” ujar Mladenov dalam Hili Forum di Abu Dhabi. Ia menekankan perlunya transisi pemerintahan, pelucutan senjata, serta penarikan militer Israel secara komprehensif dari Jalur Gaza.
Sementara itu di internal Inggris, kebijakan baru ini menuai perdebatan. Mantan Menteri Keamanan Tom Tugendhat memperingatkan, bahwa sanksi terhadap Israel berpotensi merusak kerja sama intelijen strategis kedua negara.
Senada dengan itu, pengamat independen undang-undang terorisme Inggris, Jonathan Hall menilai, isolasi terhadap Israel justru berisiko memicu ketegangan baru di tengah komunitas Yahudi lokal.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
