Ketua DPR RI Minta Pemerintah Jadikan Persoalan Anak Tidak Sekolah sebagai Agenda Strategis Nasional
M-Radar News, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan persoalan anak tidak sekolah (ATS) sebagai agenda strategis pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan sekitar 6.000 anak tidak bersekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, yang sebagian besar disebabkan rendahnya minat untuk melanjutkan pendidikan.
Menurut Puan, tantangan dunia pendidikan saat ini tidak lagi hanya berkutat pada akses maupun biaya, tetapi juga bagaimana negara mampu menjaga semangat belajar anak-anak agar tetap menempuh pendidikan hingga tuntas.
“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka,” ujar Puan yang dikutip dari dpr.go.id, Rabu (29/7/2026).
Data Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor menunjukkan, sebagian besar anak yang tidak bersekolah bukan terkendala biaya maupun akses pendidikan. Bahkan, dari 141 anak tidak sekolah yang terdata di Kelurahan Tegallega, hanya 35 anak yang bersedia kembali mengikuti pendidikan.
Secara nasional, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat jumlah anak tidak sekolah mencapai 3.966.858 orang. Angka tersebut terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Puan menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan membangun sekolah atau memperluas akses pendidikan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan setiap anak tetap bertahan di bangku sekolah hingga menyelesaikan pendidikannya.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah 2045 yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, hingga pemerintah daerah.
Ia juga mengusulkan agar penurunan angka anak tidak sekolah dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sekaligus menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, daerah yang mampu mempertahankan anak-anak tetap bersekolah perlu diberikan insentif, sementara daerah dengan angka putus sekolah tinggi harus memperoleh pendampingan yang lebih intensif.
Selain itu, Puan meminta pemerintah membangun sistem peringatan dini untuk mendeteksi anak-anak yang berisiko putus sekolah melalui integrasi data pendidikan, kependudukan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, intervensi dapat dilakukan lebih cepat melalui kerja sama sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan layanan sosial.
Lebih lanjut, Puan menegaskan, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga setiap anak agar tetap memperoleh hak atas pendidikan.
“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” tegasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
