FSPM Bali Apresiasi Gubernur Koster Tetapkan UMP 2027 Rp4,55 Juta
M-Radar News, Denpasar – Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, mengapresiasi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja di Bali.
Apresiasi itu disampaikan Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana sebagaimana diberitakan Bali Topik, pada Jumat (20/11/2026), menyusul penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.
Dalam keputusan itu, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan, sementara UMSP untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Kedua ketentuan pengupahan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Rai Budi Darsana menilai, kebijakan yang diambil Gubernur Bali Wayan Koster merupakan langkah maju dalam upaya memperbaiki kondisi pengupahan pekerja di Bali.
Penetapan tersebut diharapkan menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan upah yang dinilai masih relatif rendah.
Meski demikian, FSPM Regional Bali mengakui, bahwa besaran UMP 2027 masih belum memenuhi estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasi tersebut, KHL di Bali pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp5,6 juta per bulan.
Kendati masih terdapat selisih antara upah minimum dengan estimasi kebutuhan hidup layak, FSPM memandang penetapan UMP 2027 sebagai langkah awal yang dapat diterima dalam mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja secara bertahap.
FSPM Regional Bali, juga berharap para pengusaha dapat menerima serta menjalankan kebijakan pengupahan tersebut dengan baik. Pekerja, menurut Rai Budi Darsana, memiliki peran penting dalam menopang keberlangsungan usaha dan proses produksi.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan dunia usaha, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan saling mendukung di Bali.
Penetapan UMP dan UMSP Bali 2027, diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan tenaga kerja serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.





















