Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Subsidi di Sulsel ke TPPU, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Bareskrim Polri, menggelar konferensi pers pegembangan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke TPPU, di lobi Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026). Foto: dok/div.

M-Radar News, Jakarta – Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.

Baca juga:

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan, bahwa perkara pidana asal sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar bersubsidi dilakukan melalui serangkaian pemindahan muatan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.

Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dari hasil penyidikan, total volume BBM bersubsidi yang dipindahkan diperkirakan mencapai 3.532 kiloliter (KL).

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di lobi Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Baca juga:

Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026.

Setelah penyidikan perkara pokok tersebut, Bareskrim Polri kemudian mengembangkan penanganan kasus ke dugaan TPPU. Pengembangan itu didasarkan pada laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan sangkaan Pasal 607 KUHP.

Dalam penyidikan TPPU, penyidik akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan follow the money dan follow the asset, yakni mengikuti aliran uang sekaligus menelusuri aset yang diduga diperoleh dari aktivitas ilegal.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan, bahwa pelaku diduga menggunakan modus dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melebihi dokumen resmi.

Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB sebelum diteruskan ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah atau disesuaikan dengan dokumen pengiriman lainnya sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi BBM yang sah.

“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.

Ia menegaskan, pengembangan penyidikan akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

Baca juga:

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi. Bahkan, tindakan tersebut dapat merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM bersubsidi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.

Polri bersama BPH Migas menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi, agar penyalurannya tepat sasaran.

Pengembangan perkara ke ranah TPPU diharapkan tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut, tetapi juga menelusuri dan mengamankan aset hasil kejahatan guna mencegah kebocoran keuangan negara.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup