Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: dok/dpr.

M-Radar News, Jakarta – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca juga:

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Setelah mendengarkan laporan Panja, pandangan mini fraksi, dan pendapat pemerintah, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta rapat untuk membawa RUU tersebut ke tahap pembahasan berikutnya.

“Hadirin yang kami hormati. Kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco.

Seluruh anggota Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menyatakan setuju. Dengan demikian, pembahasan tingkat I dinyatakan selesai dan RUU tersebut siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam pendapat mini masing-masing, seluruh fraksi menyetujui kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Namun, sejumlah fraksi turut memberikan catatan penting, terutama terkait pengawasan oleh pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Catatan tersebut dinilai penting untuk memastikan mekanisme perampasan aset berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman memaparkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Ia menyebut, Panja telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam prosesnya, Panja juga menghimpun berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU agar mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman menjelaskan, terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Di antaranya, penegasan prinsip dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga:

RUU tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Termasuk di dalamnya aset yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Selain itu, mekanisme perampasan aset ditegaskan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk pidana mati, tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panja juga mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanismenya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Aspek perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik turut menjadi perhatian. Pengaturan tersebut mencakup pembagian beban pembuktian dan pemberian kesempatan yang berimbang bagi pihak-pihak terkait untuk mempertahankan haknya.

Di sisi lain, RUU ini diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.

Pengaturan berikutnya mencakup pembentukan badan yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola aset hasil perampasan secara profesional dan akuntabel.

Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai pengawasan melalui badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga:

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Pemerintah menilai, mekanisme perampasan aset, termasuk perampasan tanpa putusan pidana, menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Usai persetujuan bersama, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan tersebut menjadi penanda berakhirnya Pembicaraan Tingkat I, sekaligus kelengkapan proses sebelum RUU dibawa ke Rapat Paripurna.

Selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI akan mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II untuk menentukan persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Jika disetujui dalam rapat paripurna, RUU tersebut akan memasuki tahap penetapan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup