Kemendes PDT Apresiasi Kinerja Jateng dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI, Ahmad Riza Patria saat memberikan sambutan kegiatan Rakor Monev Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Semarang, Jumat (20/11/2026). Foto: dok/kmf.

M-Radar News, Semarang – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam mendorong pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, terutama di wilayah perdesaan.

Apresiasi itu disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria dalam pembukaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Jateng.

Baca juga:

Kegiatan Rakor Monev tersebut berlangsung di Grhadika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, pada Jumat (20/11/2026).

Wamen Riza mengatakan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan capaian positif dalam upaya penurunan stunting. Prevalensi stunting di provinsi tersebut tercatat 17,1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.

“Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang berkinerja baik dalam rangka meningkatkan penurunan stunting, khususnya di desa-desa. Rata-ratanya sudah di bawah angka nasional,” ujarnya.

Dari hasil penilaian Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S), sebanyak 4.029 desa atau sekitar 52 persen dari total 7.810 desa di Jawa Tengah tercatat memiliki kinerja baik dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Menurut Riza, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintah desa. Dukungan masyarakat, keluarga, dan kader kesehatan juga dinilai berperan penting dalam memperkuat upaya pencegahan stunting.

Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat, khususnya keluarga di desa.

“Masalah stunting ini penting sekali, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Diharapkan angka stunting di seluruh Indonesia bisa menurun secara signifikan,” katanya.

Riza turut mengapresiasi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi beserta jajaran yang dinilai telah mengembangkan program penanganan stunting secara terencana dengan melibatkan berbagai sektor.

Baca juga:

Di sisi lain, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan, prevalensi stunting di wilayahnya saat ini berada di angka 17,1 persen. Pemprov Jateng, menargetkan angka tersebut turun menjadi 16,3 persen pada 2027.

Taj Yasin menjelaskan, bahwa upaya penanganan stunting dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, Dukcapil, serta perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penguatan peran Tim Penggerak PKK dan kader Posyandu juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Pemantauan langsung di desa-desa dampingan, lanjutnya, menunjukkan para kader telah menjalankan berbagai program pencegahan stunting. Bayi dan balita yang terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan segera mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk rujukan medis jika dibutuhkan.

“Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk. Ini menjadi komitmen kami agar anak-anak yang terindikasi stunting bisa segera mendapatkan pelayanan,” ungkap Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin.

Dukungan terhadap penurunan stunting juga datang melalui sejumlah program pemerintah pusat, seperti bantuan langsung tunai (BLT), pemeriksaan kesehatan gratis, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemeriksaan kesehatan gratis di Jawa Tengah turut dilakukan melalui program Spelling atau Dokter Spesialis Keliling. Program tersebut membantu mengidentifikasi bayi dan balita yang berpotensi mengalami stunting agar dapat segera memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

“Cek Kesehatan Gratis kami lewat Spelling juga banyak menemukan, mengidentifikasi anak-anak balita atau bayi yang mengarah ke stunting, benar-benar mendapatkan pelayanan. Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk,” tutur Gus Yasin.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso menilai, penanganan stunting harus melibatkan seluruh sektor. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor gizi, tetapi juga ketersediaan air bersih, perilaku hidup sehat, dan kondisi lingkungan.

“Stunting tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Semua pihak harus bergerak karena penyebabnya banyak, mulai dari gizi, penyediaan air bersih, perilaku, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Nadi menyebut, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengarahkan pemanfaatan dana desa. Pencegahan stunting masih menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa.

Selain itu, pemberdayaan kader pembangunan manusia, kader keluarga, dan Posyandu terus didorong untuk memastikan pemantauan ibu hamil hingga anak usia balita dapat berjalan secara berkesinambungan.

Melalui TP PKK, salah satu program yang dijalankan adalah Kencan Bumil, yakni pemantauan perkembangan dan kondisi ibu hamil sebagai langkah pencegahan stunting sejak masa kehamilan.

Rakor Monev tersebut diikuti jajaran pemerintah pusat, provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Jateng. Forum ini menjadi bagian dari koordinasi dan evaluasi pelaksanaan upaya konvergensi pencegahan serta percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup