Pengawasan Program MBG di Jateng Diperketat, Gubernur Luthfi: Keamanan Pangan Tak Boleh Ditawar
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi meminta pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat di seluruh wilayahnya. Pengetatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya insiden keracunan makanan.
Gubernur Luthfi menegaskan, keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh dapur penyedia MBG, yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wajib memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali. Karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi di sela Rapat Koordinasi MBG dan SPPG di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (06/10/2025).
Rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri sekitar 4.000 peserta termasuk mitra SPPG, ahli gizi, bupati, wali kota, dan instansi terkait menjadi momentum Luthfi mengingatkan, bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dalam menjamin program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Saat ini, Jateng telah mengoperasikan 1.596 SPPG dan ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun. Angka ini, menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana, menempatkan Jateng sebagai salah satu daerah dengan capaian tertinggi secara nasional.
Lebih lanjut Gubernur Luthfi menekankan, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah. “SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” tegasnya.
Mantan Kapolda Jateng itu juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” tambahnya.
Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. “Program ini multiefek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.
Kepala BGN RI, Dadan Hindayana menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional. “Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.
Dadan juga menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG. Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun. “Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
Untuk menjamin kualitas, BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin. Dadan meminta pengelola SPPG untuk menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, dan menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” pungkas Dadan.
Ke depan, BGN akan bersinergi dengan kementerian lintas sektor, seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup (LH), dan Kemendagri untuk melakukan pengawasan terpadu. (ed/**)
