M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2025, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada Senin (21/07/2025).
Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan eksekutif dan legislatif terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah sekolah swasta gratis. Wagub Rano menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyusun regulasi untuk program percontohan di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Program ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Rano juga menegaskan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan Pemprov akan mengawasi ketat agar alokasi tepat sasaran.
Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride.
“Pemprov DKI menerapkan strategi komprehensif melalui pendekatan push and pull strategy untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, Pemprov juga memperkuat layanan transportasi laut antarpulau, khususnya di Kepulauan Seribu, melalui pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, serta penambahan armada kapal, termasuk kapal sekolah,” ujar Wagub Rano.
Untuk penanggulangan banjir, Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah, berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait normalisasi segmen sungai, serta melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen di saluran drainase.
Guna menangani dampak banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov DKI berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan skema multiyears.
Pembangunan waduk, situ, dan embung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk menampung air sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku.
Mengenai pendapatan daerah, Wagub Rano menyampaikan, bahwa Pemprov DKI telah melakukan perhitungan target secara realistis serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial.
Belanja daerah juga dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta pelestarian budaya Betawi.
“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” tutup Wagub Rano.
